Pemprov Maluku Rencanakan Pembentukan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam waktu dekat akan membentuk  Forum Konsultasi Publik FKP).

Pembentukan forum ini untuk mengkaji berbagai keluhan masyarakat terkait dengan kinerja bidang layan publik,  dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kedepan.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Titus Renwarin mengatakan, terbentuknya FKP, bagian dari kebijakan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan good governance, sesuai revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

FKP juga, untuk mendorong pemerintah menciptakan inovasi pelayanan publik dalam rangka realisasi program one agency, one innovation.

Menurut Renwarin dalam pemberian pelayanan publik diperlukan perubahan pola pikir pelaksana pelayanan. oleh karena itu pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan didalam memberikan pelayanan publik agar terbangun suatu perbaikan pelayanan dengan hati, sepenuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati.

Menurutnya, dengan terbentuknya FKP masyarakat bisa menyampaikan berbagai aspirasi yang nantinya dijadikan bahan evaluasi untuk menyusun program pembangunan

Sementara itu terkait dengan perobahan nomenklatur pada beberapa bidang, Renwarin mengakui perobahan nomenklatur turut berimbas terhadap kebijakan anggaran daerah untuk membiayai pelaksanaan program.

Setidaknya ada empat dinas yang harus diurus oleh Pemerintah Provinsi Maluku yakni Urusan Dinas Kehutanan, Perikanan, ESDM dan Pendidikan yang pengurusanya oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Untuk menyukseskan program ke-empat urusan Dinas ini berjalan optimal, Pemprov telah menyampaikan pengurusan anggaran kepada Pemerintah Pusat agar dapat diakomodir dalam APBN perobahan, demikian halnya usulan tersebut akan disampaikan kepada Komisi A DPRD Provinsi Maluku

Renwarin mengakui  ada sejumlah  program sifatnya mendesak harus mendapat prioritas anggaran, termasuk program pembentukan UPTD baru.

Menurut Renwarin, Biro yang dipimpinya telah menyampaikan hal tersebut kepada Bapeda untuk  menyeleksi semua usulan itu, kemudian ditindaklajuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD akan membahas dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku.

Dengan Banggar, dia menambahkan komunikasi dan pemilahan berdasar skala prioritas bisa dilakukan,  seperti upaya pengentasan kemiskinan berapa anggaran yang dibutuhkan.DMS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *