Berita Papua, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.864.696, naik 8,3% atau Rp302.764 yang merupakan hasil sidang Dewan Pengupahan setempat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay mengatakan, pengesahan SK (Surat Keputusan) tersebut ditandatangani oleh Seketaris Daerah Provinsi Papua M. Ridwan Rumasukun yang didampingi Asisten III Bidang Umum Derek Hegemur dan Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanes Walilo.
“Kenaikan UMP 2023 cukup besar yang mana dalam penentuannya sendiri kami dan Dewan Pengupahan Provinsi Papua melaksanakan rapat bersama sehingga menghasilkan kesepakatan bersama,” ujar Ladamay.
Menurut dia, dengan kenaikan UMP 8,3 persen ini merupakan keputusan dari hasil pembahasan tersebut, dan Pemprov Papua melalui Gubernur Papua Lukas Enembe telah menyetujui usulan tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja, pemberi kerja dan pastinya untuk kemajuan ekonomi Papua ke depannya.
“Penetapan UMP 2023 Papua melibatkan banyak pihak di antaranya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Badan Pusat Statistik (BPS), Universitas Cenderawasih dan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang salah satunya mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen. DMS
