Berita Maluku Tengah, Saparua – Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Maluku Tengah Hj Amin Ru’ati Tuasikal mengatakan, penuntasan masalah stunting bukan hanya tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetapi juga butuh peran aktif dari semua pihak dan masyarakat.
Ru’ati yang juga Ina Parenting Maluku Tengah menyebutkan, meski ditengah ancaman Pandemi Covid 19, Pemerintah Maluku Tengah tetap berkomitmen menangani stunting. Hal ini dikatakan saat mengjungi Negeri Paperu, Kecamatan Saprua yang menjadi salah satu wilayah lokus stunting di Maluku Tengah.
Dikatakan dalam rangka percepatan penurunan stunting di tanah air khusunya di Maluku Tengah. Pada 2021 pemerintah telah perluas penetapan daerah kabupaten sebagai wilayah lokasi fokus (lokus) intervensi penurunan stunting secara terintegrasi salah satunya adalah Negeri Paperu.
Disebutkan intervensi penurunan stunting itu dilakukan secara terintegrasi bersama sektor terkait baik intervensi sensitif maupun spesifik. Intervensi spesifik dan sensitif lokasi fokus penurunan stunting terintegrasi itu dilakukan oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sehingga dapat mengejar target turunnya stunting 14 persen.
Menurutnya, upaya penurunan prevalensi stunting memerlukan keterpaduan penyelenggaraan intervensi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai keterpaduan integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan oleh lintas sektor serta tingkat pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan rembuk stunting.
Pada kesempatan yang sama Ru’ati mengingatkan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, sekaligus pentingnya imunasi bagi anak dan ibu hamil mengingat bayi memiliki kekebalan pasif.
Ru’ati menambahkan,pandemi Covid-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian diantaranya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi, olreh karena itu penerapan prokes 5M selama pandemic sangat penting .
Disebutkan keadaan bisa menjadi semakin sulit manakala tingginya interksi dan mobilitas antar masyarakat tersebut tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan mencuci tangan. Penularan antar manusia akan menjadi sangat mudah, mengingat Covid-19 dapat menular dengan sangat cepat melalui percikan droplet baik saat berbicara, batuk maupun bersin.
Selama di Saparua Ru’ati Tuasikal yang juga Bunda PAUD Maluku Tengah melakukan serangkaian peninjuan di sejumlah lokasi antara lain di negeri Paperu, peninjauan Posyandu untuk balita dan lansia, peninjauan vaksinasi massal dan pelayanan KB, evaluasi sekolah ramah anak, peninjauan pelaksanaan program PKK Kabupaten Maluku Tengah, pelatihan membatik serta pelatihan pengolahan kelapa.
Ru’ati Tuasikal yang juga Bunda PAUD Maluku Tengah, itu terlihat tidak canggung menyuapi beberapa balita dengan makanan tambahan.
Pada kesempatan yang sama Ru’ati menyerahkan bantuan Obgyn Beth untuk Pelayanan KB kepada Balai Penyuluh KB Kec. Saparua.
Selain meninjau pemberian vaksinasi kepada masyarakat,Ketua PKK bersama Bupati Tuasikal Abua menyerahkan tambahan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) bagi tujuh Negeri Booi sebesar Rp14.925.000, Paperu Rp15.327.000, Tiouw Rp 14.939.000, Haria Rp22.961.000, Porto Rp17.060.000, Kulur Rp15.042 000 dan negeri Saparua Rp15.654.000.
Bantuan bagi Usaha mikro dengan total dana Rp55.200.000 bagi 46 orang, Bantuan benih sayuran dan alat semprot kepada kelompok tani Moana Bakti negeri Tiouw dan kelompok tani Mayang negeri Saparua, serta bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya, kepada delapan kepala keluarga (KK) masing-masing sebesar Rp Rp.17.500.000.(DMS)
