Pencabutan Izin Pembekuan Oprasional PT GBU, Menuai Protes Dari Koalisi Save Romang

Ambon-Pencabutan SK Nomor 70 tentang izin pembekuan oprasional PT Gemala Borneo Utama (GBU) oleh Gubernur Maluku Said Assagaff  17 Juli lalu, menuai protes dari Koalisi Save Romang dan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. 

Pencabutan SK 70 mendanakan, jika PT GBU kembali akan beroprasi pada 1 Agustus 2017 sesuai pernyataan Kepala Dinas ESDM Maluku Martha Nanlohy. 

Ketua Koalisi Save Romang, Cholins Lepuy menilai, dengan pencabutan SK pembekuan Nomor 70 akan berdampak terhadap stabilitas keamanan di Pulau Romang, karena masyarakat yang ada disana telah siap untuk melakukan perlawanan terhadap aktifitas PT GBU. 

Lepuy menilai, Gubernur Maluku Said Assagaff ,terkesan tidak berpihak kepada masyarakat adat yang ada di Pulau Romang dan lebih memilih berpihak terhadap Korporasi dan mengenyampingkan persoalan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT GBU. 

Gubernur Maluku, kata Cholins Lepuy harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kembali beroprasinya  PT GBU pada 1 Agustus nanti.

Menurut Lepuy Gubenrur tidak bisa menyederhanakan persoalan Romang semata-mata hanya  dengan persoalan mercury tetapi  persoalan adat istiadat yang ada di Pulau itu. 

Dominggus  Sahakery, tokoh masyarakat desa Ilath Pulau Romang juga menyatakan, menolak aktifitas PT GBU di Pulau itu. Alasanya semenjak keberadaan PT GBU terjadi konflik sosial yang merusak tatatanan adat masyarakat setempat. 

Menurut Dominggus, Romang tidak layak dijadikan kawasan pertambangan karena luas wilayahnya  tidak lebih dari 200 KM. Jika aktifitas pertambangan terus dilakukan, maka  ditakutkan warga setempat kesulitan mendapatkan lahan pertanian. 

Pulau Romang menurutnya, sangat cocok dikembangkan untuk sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. 

Sebelumnya Kepala Dinas Energi dan Sumbedaya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha Nanlohy memastikan, terhitung 1 Agustus 2017 PT Gemala Borneo Utama (GBU) akan kembali beroprasi. 

Nanlohy menyatakan, PT GBU resmi kembali melakukan aktifitas ekplorasi penambangan emas di Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, setelah Gubernur Maluku, Said Assagaff mencabut SK Nomor : 70 Tentang Penghentian sementara PT GBU, tertangga  16 Februari 2017. 

Nanlohy menjelaskan, Pencabutan SK 70 setelah Pemerintah Provinsi Maluku bersama berbagai pihak melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk mendengarkan langsung presentasi hasil penelitian dampak pencemaran lingkungan baik yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) maupun ILS  Universitas Pattimura Ambon.

Berdasarkan hasil uji laboratorium ITB maupun Unpatti Ambon, tidak ditemukan adanya pencemaran lingkungan dan pemakaian mercuri secara besar besaran melebihi ambang batas.DMS

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *