Penerapan Sanksi Bagi Anggota DPRD Malas Jangan Sekedar Pepesan Kosong

R.Ayu HS Hasanusi secara tegas menyatakan BK DPRD Maluku telah melakukan rapat untuk membahas persoalan ketidakhadiran anggota DPRD

Ambon-Penerapan sanksi kepada oknum anggota DPRD Maluku yang malas berkantor diharapkan tidak sekedar pepesan kosong. Keinginan masyarakat agar sanksi benar-benar diterapkan bagi oknum anggota dewan harus dilakukan secara transparan agar publik mengetahui hal tersebut.

Oleh karena itu menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terhadap oknum anggota DPRD Maluku yang sering absen di gedung DPRD untuk mengikuti berbagai agenda sidang, direspon Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku R.Ayu HS Hasanusi

R.Ayu HS Hasanusi secara tegas menyatakan BK DPRD Maluku telah melakukan rapat untuk membahas persoalan ketidakhadiran anggota DPRD tersebut, dan menindaklanjutinya dengan mengirim surat secara resmi melalui Ketua DPRD kepada masing-masing fraksi untuk menegur melakukan anggotanya yang malas berkantor di DPRD.

Menurut Ayu jika nantinya surat teguran yang dikirimkan melalui fraksi-fraksi ternyata masih ada oknum-oknum yang malas berkantor maka maka BK, akan melayangkan surat teguran berikutnya .

Ayu mengkaui ketidakhadiran anggota DPRD di gedung dewan,  menyalahi aturan dan tata tertib yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh 45 anggota  anggota DPRD.

Masalah ketidakhadiran anggota DPRD di gedung dewan bukan hal yang baru,. Persoalan ini, sudah sering disuarakan mulai dari anggota hingga ketua BK, namun sampai dengan saat ini belum ada satupun oknum anggota DPRD yang malas, diberi sanksi baik oleh BK sesuai aturan tata tertib dewan, maupun fraksi hingga Partai yang bersangkutan.DMS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *