Penertiban PKL Harus Dengan Pendekatan Humanis

Ambon-Menyikapi banyaknya benturan petugas Satpol PP dengan masyarakat terutama para PKL di beberapa kawasan pasar dalam kota Ambon saat melakukan penertiban, disikapi sirus oleh DPRD kota Ambon.

Ketua Komisi III DPRD kota Ambon Cristianto Laturiuw  mengatakan, untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis, beradat dan berbudaya yang berdasarkan kearifan masyarakat lokal di Ambon saat ini, maka diperlukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini sering berbenturan dengan masyarakat di lapangan saat menjalankan tugas-tugas penertiban, dirinya selaku wakil rakyat di DPRD kota Ambon menyarankan agar perlunya dilakukan pendekatan secara Humanis oleh aparat polisi Pamong Praja saat bertugas dilapangan.

Hal ini dirasa sangat perlu dilakukan, guna menghindari adanya benturan fisik antar Satpol PP dengan masyarakat dalam hal ini PKL yang merasa terganggu dengan penertiban yang dilakukan Satpol PP.

Selain itu juga pemerintah daerah harus menawarkan solusi saat penggusuran PKL dilakukan sehingga ada penyelesaian yang bisa disepakati bersama,salah satunya adalah mencari tempat berjualan bagi para PKL yang digusur tersebut.

Lebih lanjut dikataknnya, Pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya aparatur Satpol PP harus benar-benar diperhatikan, sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangannya yang secara tegas sesuai  peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *