Penetapan UMP Provinsi Tidak Sebanding Dengan Standar Kebutuhan Hidup Layak Di Maluku

Ambon-Ketua Komisi D DPRD Maluku Saadiah Uluputty menyayangkan, langkah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp2,222.250, yang dinilai masih jauh dari standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di  di daerah ini.

Menurut Uluputy, penetapan UMP Provinsi  harusnya mempertimbangkan beberapa fariabel penting agar bisa disesuaikan dengan kondisi okonomi masyarakat Maluku saat ini.

Ulkuputy mencontohkan tunjangan hidup di Provinsi Maluku cukup tinggi diakibatkan factor geografis yang berdampak mahalnya  biaya trasportasi.

Jika merujuk data BPS standar hidup layak untuk satu jiwa dalm sebulan berada diangka Rp2.500.000, dengan demikian perbandingan UMP ini masih dirasa kurang dan jauh dari standar UMP yang ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah Pusat yakni 8.17 persen.

Untuk mendongkrak kehidupan layak maka pemerintah daerah diminta mendorong lahirnya industri-industri baru yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.Dengan menafaatkan potensi sumber daya alam.

Uluputty menyebutkan, Potensi SDA cukup tersedia jika ditunjang dengan infrastuktur memadai berdampak investasi di Maluku lebih besar.

Namun kenyataanya menunjukan sebagian besar industri pengelolaan hasil produksi dari daerah Maluku di kerjakan di  luar Maluku, sehingga  menyebabkan angka pengangguran terbuka (APT) cukup tinggi di Maluku.

Untuk meminimalisir APT itu Uluputty meminta pemerintah  melakukan berbagai terobosan baru guna menarik minat investor mau berinvestasi di daerah ini, karena dengan demikian standar KHL dapat terpenuhi dengan baik.DMS

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *