Penyerapan PAD Rendah, Sejumlah Pemda di Maluku Gagal Kelola Keuangan

Ambon-Rendahnya tingkat penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Maluku, (Pemprov) menempatkan daerah ini secara nasional berada di posisi 14.

Selama ini, Pemprov lebih banyak mengandalkan anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, padahal potensi sumber daya alam Maluku sangat melimpah

Tahun 2016 penyerapan PAD hanya berkutat diangka delapan persen.

Selain Pemprov Maluku, sejumlah Kabupaten Kota juga mengalami hal yang sama, bahkan tahun 2016 ada Kabupaten yang penyerapan PAD-nya di level dua persen.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku saat menggelar “Media Workshop” merilis  hasil pemeriksaan Tahun 2016.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Ade Iwan Ruswana, mengatakan, Provinsi Maluku  tahun 2016, hanya meraup PAD sebesar Rp.938.058.665.152 atau 8 % sisanya berasal dari Pendapatan Transfer Rp.11.442.178.692.625, atau 90% sementara Pendapatan lain-lain Rp.229.207.801.139 atau 2%.

Sedangkan Tren rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 2016, dengan rincian Provinsi Maluku (18,30 %), Kota Ambon (11,56 %), Kota Tual (3,25 %), Buru (2,58 %) Buru Selatan (3,66 %), Maluku Tengah (7,52%), Maluku Barat Daya (7,74 %).

Kabupaten  Aru (3,38 %), Maluku Tenggara (5,97 %), Maluku Tenggara Barat (3,71%) Seram Bagian Barat (2,93 %) dan Seram Bagian Timur (2,43 %), dengan demikian PAD Tahun 2016 rata rata 7,78 %.

Perbandingan rasio PAD  secara nasional tahun 2015, Maluku berada di urutan 14. dengan 18,37%, di bawah Provinsi Nusa Tanggara Timur .

Ade Iwan Ruswana menilai, tata kelola keuangan Pemerintah Daerah se-Maluku tahun 2016 masih memprihatinkan. Dari 12 Pemda hanya empat yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Perolehan opini  Wajar Dengan Pengecualian (WDP), disandang Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual dan Kota Ambon .

Sedangkan tiga Kabupaten masing-masing Seram Bagian Barat, Buru Selatan  dan Kabupaten Kepulauan Aru, laporan keuangannya tidak dapat diberikan pendapat oleh BPK.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *