Perda O3 dan 13 Tahun 2008 Direvisi Jadi Perda Baru

Ambon-Anggota pansus  I DPRD kota Ambon, Ona Far Far mengatakan, guna menghindari imbas negatif terhadap pemerintah kota Ambon yang akan terjadi saat dilaksanakannya pencalonan hingga pelantikan raja di kota Ambon, maka pihaknya sementara membahas tentang revisi peraturan daerah nomor 03 dan peraturan daerah nomor 13 tahun 2008.

Diakui Far Far, kedua  peraturan daerah tersebut berbicara tentang negeri-negeri adat di kota Ambon  yang berhubungan juga dengan tata cara pemilihan dan pelantikan raja di kota Ambon. Selama ini, menurutnya,  dalam proses pencalonan maupun pelantikan raja, masyarakat kota Ambon berpatokan pada kedua peraturan daerah tersebut, namun bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

Untuk negeri adat misalnya dalam mencalonkan calon menyatakan bahwa calon berasal dari soa perintah dengan tidak mengindahkan persyaratan lain di dalamnya. Sehingga proses pencalonan  sampai pelantikan terkesan rancu. Terkait hal tersebut maka pemerintah kota Ambon meminta agar pihak legislatif segera membuat revisi dari kedua peraturan daerah dimaksud.

Ditambahkanya dalam aturan yang berlaku, jika suatu perda telah lebih dari 80%, maka bukan direvisi lagi tetapi telah menjadi perda yang baru.

sebelum peraturan daerah ditetapkan sebagai peraturan daerah, maka harus ada masukan dari stakeholder dan yang berkepentingan dalam pembobotan draft ranperda dimaksud.Pasalnya, dalam perda nomor 03 dan nomor 13 tahun 2008 memiliki sejumlah kelemahan sehingga harus diberikan pembobotan,

Dirinya menyanyangkan bahwa draft ranperda belum berada di tangan para raja dan stakeholder lainnya sehingga belum mampu memboboti isi dari perda baru yang akan digodok. Karena jika perda tersebut dalam waktu dekat belum disahkan, maka untuknegeri adat yang belum melakukan proses pencalonan dan pelantikan raja seperti negeri Batu Merah dan negeri Passo tidak akan terjadi, karena tidak ada dasar hukum yang mendasarinya.

Oleh sebab itu,pihaknya akan meminta kepada pimpinan pansus untuk segera mengambil langkah  tegas membagikan draft ranperda tersebut kepada para raja dan stakeholder guna mempelajari isi dfraft tersebut sehingga nantinya akan ada masukan  guna pembobotan isi  ranperda dimaksud.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *