Pernyataan Ombudsman “Maluku Zona Merah” Dipertanyakan DPRD

Ambon-Anggota Komisi A DPRD Maluku, Herman Hattu mempertanyakan, pernyataan Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Hassan Slamet, yang  menilai berbagai satuan kerja perangkat daerah  Provinsi Maluku yang berada pada level 45,17  atau di zona merah.

Herman Hattu menegaskan, seharusnya Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku tidak mengeluarkan pernyataan yang bukan menjadi kewenangan mereka, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, kewenangan Ombudsman hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan mengeluarkan pernyataan kepada publik.

Karena itu Herman Hattu berharap agar kedepan Ombudsman tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat,

Hattu menilai sejauh ini kinerja aparatur pemerintah di daerah Maluku dirasa cukup baik, hal ini terlihat dari hasil penilaian BPK Perwakilan Maluku.

Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Hassan Slamet, merilis hasil kinerja sejumlah SKPD Pemprov Maluku pada level 45,17  atau berada di zona merah. Penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap 12 SKPD di Provinsi Maluku tahun 2016 ini sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik.

Ada tiga kriteria yang biasanya menentukan keberhasilan pelayanan publik oleh pemerintah daerah diantaranya zona merah dengan total nilai 0 hingga 50, zona kuning 51-80 dan terakhir zona hijau yang nilainya dari 81 hingga 100.

Maluku termasuk zona merah karena penilaian terhadap 12 SKPD diantaranya Dinas Pariwisata atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih berada di zona merah dengan nilai 47,17 persen.DMS

 

 

 

One Comment on “Pernyataan Ombudsman “Maluku Zona Merah” Dipertanyakan DPRD”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *