Saturday 17th February 2018

Perum Bulog Divre Maluku-Maluku Utara Tantandangi MoU Dengan Kejaksaan Tinggi Maluku

By: On:

Ambon – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Divre) Maluku – Maluku Utara melakukan  kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku. Kerjasama tersebut dalam hal hukum Perdata dan Tatausaha Negara (Datun) melalui penandatanganan  Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan, Kamis  (18/5).

Kerjasama dalam hal Perdata dan Tatausaha Negera dimaksud berlangsung selama dua tahun. Kepala Perum Bulog Divre MalukuMaluku Utara, Muhamad Nuh Hentihu mengatakan, penandatanganan ini sebagai tidaklanjut pemerintah pusat yang sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI.

Ia menjelaskan, pemerintah mempunyai program penyaluran beras miskin (Raskin) kepada masyarakat. Dalam prakteknya di lapangan, penyaluran raskin dimaksud sangat sensitif. Dengan demikian, sebelum terjadi hal tidak diinginkan pengamanan program perlu ditempuh.

Di Maluku jumlah tunggakan raskin telah memakan tahun dan nilainya cukup signifikan, hal ini sangat berdampak terhadap penilaian kinerja Perum Bulog MalukuMaluku Utara.

Tidak dipungkiri bahwasanya tunggakan raskin tidak terlepas dari tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum di tingkat Kecamatan, karena dari hasil laporan Perum Bulog untuk  sebelas Kabupaten/Kota, hanya Kota Ambon yang tidak mengalami tunggakan raskin sementara yang lainya bermasalah.

Dengan Demikian Hentihu berharap, melalui  kerjasama ini, bila terjadi sesuatu merugikan keuangan negara dapat langsung dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.DMS

Hentihu meminta pihak Kejaksaan Tinggi Maluku, bilamana terjadi sesuatu pelanggaran hukum dalam praktek penyaluran di lapangan bisa sesegera mungkin dilakukan tindakan hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane menyambut baik kerjasama tersebut. Sebagai lembaga pemerintah pihaknya berkewajiban membantu mensukseskan program pemerintah dalam hal menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pane dengan ditantandanganinya MoU tersebut pihaknya siap memberikan bantuan hukum kepada Perum Bulog dengan “action” turun langsung ke Kabupaten-Kabupaten melakukan penyidikan dan penyelidikan penyebab tertundanya pembayaran raskin tersebut.

Manumpak menargetkan dengan pemberian bantuan hukum dalam tahun ini seluruh persoalan penunggakan raskin dapat terealisir sehingga tahun mendatang tidak ada lagi kasus tunggakan raskin hingga miliaran rupiah.

Manumpak Pane menambahkan siap menyerahkan hasil keputusan hukum terkait dengan tindak pidana penyelewengan raskin agar menjadi dokumen Perum Bulog MalukuMaluku Utara untuk melaporkan kepada Perum Bulog Nasional.DMS

 

No Responses

Tinggalkan Balasan

Contact Person WhatsApp us