Berita Papua Barat, Manokwari – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mendorong upaya pelestarian hutan di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.
“Mari kita jaga bersama hutan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” kata Paulus di Distrik Wasior, Teluk Wondama, Kamis (20/4/2023).
Menurut dia, kinerja jajaran Dinas Kehutanan Papua Barat dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) harus dimaksimalkan seiring dengan peresmian Gedung CDK Wilayah III Teluk Wondama.
“Peningkatan infrastruktur akan membantu seluruh kegiatan operasional dinas teknis terutama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di masa mendatang,” ujar Paulus.
Lebih lanjut, kata Paulus, jajaran Dinas Kehutanan harus mampu mengedukasi masyarakat untuk turut serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan.
“Sektor kehutanan memberikan pelayanan yang optimal untuk mencapai tujuan yang kita targetkan bersama. Bekerjalah dengan baik, efektif, efisien dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh kawasan hutan di Tanah Papua merupakan paru-paru dunia dan luas hutan Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran Papua Barat Daya mencapai 9,7 juta hektare. Namun kini hanya 6 juta hektare yang tersebar di tujuh kabupaten.
“Khusus di Kabupaten Teluk Wondama, berdasarkan pengukuran tahun 2020, luas hutannya 433.587,78 hektare. Ini sangat besar. Dengan potensi sumber daya alam yang kaya,” ucap Paulus.
Sementara itu, Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor menjelaskan, sebagian besar kawasan hutan Teluk Wondama merupakan hutan lindung berupa cagar alam dan taman nasional, termasuk kawasan laut. Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program peningkatan infrastruktur.
“Karena minimnya ruang yang bisa digunakan dalam pengembangan pembangunan,” kata Hendrik.
Hendrik menjelaskan, Pemerintah daerah saat ini tengah berupaya merekonstruksi atau menata ulang batas-batas kawasan hutan lindung agar tersedia ruang pembangunan bagi masyarakat setempat. Upaya ini telah dikoordinasikan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), pemerintah provinsi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan BPKH dan akan ke provinsi dan kementerian agar pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup untuk membangun,” ujar Hendrik. DMS