Berita Nasional, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Pegunungan Papua Nikolaus Kondomo meyakini kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis teroris (KST) di Papua tidak mendapatkan dukungan atau pasokan senjata dari luar negeri atau pihak asing.
“Saya kira tidak,” kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri Pelantikan Enam Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Nikolaus memiliki keyakinan tersebut karena menurutnya tidak mudah untuk menyelundupkan senjata dari luar negeri ke Indonesia.
“Kita punya keamanan, pemerintah, tidak sembarangan (senjata ilegal) masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang ilegal (bisa masuk), harus ada seleksi (pengawasan) yang baik,” kata Nikolaus.
Menurutnya, senjata yang digunakan KKB/KST merupakan hasil rampasan dari TNI/Polri.
“Itu kan hasil rampasan senjata-senjata itu, hasil rampasan dari TNI, nembak TNI. Seperti itu. (Sebenarnya) kekuatan mereka tidak ada,” katanya.
Sebagai informasi, enam kabupaten di Papua ditetapkan sebagai daerah rawan atau zona merah KKB/KST.
Tiga kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang masuk dalam wilayah Provinsi Pegunungan Papua. Tiga lainnya, yakni Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya berada di Provinsi Papua Tengah.
Menurut Nikolaus, permasalahan di Papua, khususnya Papua Pegunungan, adalah masalah sumber daya manusia yang kurang memahami dan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur terutama jalan sangat dibutuhkan secepat mungkin serta peningkatan kesejahteraan di Papua, khususnya Papua Pegunungan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan program-program yang lebih khusus di Papua terkait pembangunan di sana.
“Kalau bisa ada program yang luar biasa. Misalnya pembangunan jalan, ini penting. Sampai sekarang jalan masih belum bisa dilalui, belum bisa berjalan dengan baik, jalan antar provinsi dengan provinsi, provinsi dengan kabupaten, sampai sekarang belum baik,” ujarnya.
Nikolaus meyakini jika masyarakat sudah menikmati pembangunan, maka tidak akan ada kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan di Papua.
Ia mengatakan hingga saat ini wilayah Pegunungan Papua hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang yang biayanya cukup tinggi.
Akibatnya, harga-harga barang menjadi mahal, salah satunya semen yang menurutnya bisa mencapai Rp500.000-Rp800.000 untuk satu sak semen.
“Semen sudah Rp500-Rp800 satu sak, semen saja. Rp500-Rp800 ribu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa KKB atau KST tidak akan bertahan jika pembangunan dan kesejahteraan terus ditingkatkan.
“Di (pulau) Jawa kampungnya dekat, penduduknya banyak, perumahannya juga ada. Di sana (Papua) tidak ada. (Antara) satu kampung dengan kampung yang lain tidak ada orang. Bahkan di tengah-tengah pun tidak ada orang. Semua jalan buntu, mereka harus memikul (barang), harus jalan kaki, ini yang menjadi penyebab di sana. Kami berharap pemerintah pusat membangun Papua dengan program-program yang luar biasa,” ujarnya. (Antara-DMS)
