Jakarta – Sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur disebut tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Sementara penyandang disabilitas yang pernah menerima bansos hanya sekitar 550 orang atau 10 persen.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas, Ariyani di Kantor Dinas Sosial DKI Jakarta pada Rabu (31/7/2024). Ariyani mengatakan berdasarkan hasil pendataan inklusi disabilitas Koalisi Nasional Pokja Disabilitas jumlah penyandang disabilitas di Cakung, Jaktim mencapai 5.273 orang.
“Jumlah penyandang disabilitas yang tidak pernah menerima bantuan sosial 4.723 atau 90 persen orang,” kata Ariyani.
“Sedangkan yang sudah pernah dapat bansos hanya sekitar 550 orang atau 10 persen,” lanjutnya.
Selain itu, Ariyani menyampaikan ada 403 orang atau sebesar 8 persen penyandang disabilitas yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ada 107 orang atau sebesar 2 persen yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Jumlah penyandang disabilitas yang belum pernah menggunakan hak pilihnya 1.880 atau 36 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Koalisi Nasional Pokja Disabilitas meminta pemerintah agar menjadikan instrumen pendataan inklusi disabilitas sebagai data nasional disabilitas bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk didata baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga negara disabilitas dapat terpenuhi.
“Hal ini akan berdampak pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pelayanan publik, dan pemenuhan hak sipil lainnya,” tuturnya.
Pihaknya juga meminta Dukcapil Kementerian Dalam Negeri merevisi terminologi “penyandang cacat” pada form F-1.01 poin 28 dan poin 29 disesuaikan dengan terminologi penyandang disabilitas yang terdapat pada UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Menurutnya, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai satu-satunya pintu pendataan penduduk Indonesia bertanggung jawab atas data nasional penyandang disabilitas.
“Dalam UU penyandang disabilitas pasal 120 Data Nasional Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial ternyata tidak tepat dan undang-undang penyandang disabilitas perlu di amandermen,”imbuhnya.DMS/AC
