Polda Maluku Lakukan Perburuan DPO Remon Puttileihalat

Ambon-Kepolisian Daerah Maluku melalui Divisi Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) menggkoordinasikan penangkapan mMantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Paulus Samuel Putiliehalat alias Remon  yang saat ini ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)

Mantan Kadis PU kabupaten SBB, Paulus Samuel Puttileihalat alias Remon ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerobotan hutan produksi dan kawasan konservasi di kabupaten SBB pada 2013.

Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Anthon Sasono menyakatakan, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mengejar dan menangkap Remon Puttileihalat dan menyerahkan tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar diproses secara hukum.

Anthon Sasono, menjelaskan Polda Maluku telah menyampaikan laporan ke Mabes Polri untuk membantu menangkap tersangka yang berada di luar daerah.

Surat Kapolda Maluku yang ditandatangani Wakapolda Brigjen Pol Daniel Pasaribu sudah dikirim ke Kabareskrim Mabes Polri.

Begitu juga Polda Maluku melalui Direskrimsus telah menyurati Kapolres di seluruh kabupaten-kota di provinsi ini agar membantu pencarian dan penangkapan tersangka.

Tersangka Remon sebanyak tiga kali tidak memenuhi panggilan untuk pemeriksaan sehingga Dinas Kehutanan Melalui Gubernur Maluku, Said Assagaff,  terpaksa meminta Kapolda Maluku, Irjen Pol. Deden Juhara untuk menetapkannya sebagai DPO.

Gubernur Maluku, Said Assagaff menyurati Kapolda Maluku dengan No.522/1510 tertanggal 12 Juni 2017 perihal permohonan menetapkan Remon sebagai DPO.

Berdasarkan surat Gubernur tersebut, maka Kapolda mengeluarkan surat No.8/1269/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 perihal penetapan Paulus Semuel Puttileihalat sebagai DPO.

Terkait dengan informasi keberadaan Remon Puttileihalat, Anthon Sasono menyatakan setiap informasi dari masyarakat akan dikembangkan untuk segera dilakukan penangkapan.

Paulus Samuel Puttileihalat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Maluku berdasarkan surat penetapan No. SP.Tap.01/I/2016/ PNS-DK tertanggal 4 Januari 2016.

Tersangka didakwa melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a, b dan j, junto pasal 78 ayat (2) dan 15 Undang-undang RI No.41/1999 tentang kehutanan dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda sebesar Rp5 miliar.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *