Postur Paramiliter “Mobrig” Berjiwa Polisi Sipil 

Brigade Mobil di tengah masyarakat saat ini masih tetap diperlukan sebagai postur paramiliter.

Ambon -“Awal tahun 1960-an, ayah saya adalah seorang Mobile Brigade yang ditugaskan negara bersama rekan-rekannya terlibat operasi pembebasan Irian Barat,” kenang Stevano Lilinger, putra seorang mantan anggota Mobile Brigade atau Mobrig.

Ketika itu, ayah Stevano, Yakob Lilinger (almarhum) bertugas pada Kompi Mobrig yang bermarkas di Amahai (Pulau Seram), Kabupaten Maluku Tengah.

Kompi ini ditugaskan melakukan perjalanan darat melalui jalur pesisir pantai dari Amahai menuju Geser di wilayah Seram Timur baru diangkut dengan kapal laut ke tanah Irian Barat.

“Ketika itu Pulau Seram masih hutan rimba dan sarana transportasi laut nyaris tidak ada. Namun ayah saya menuturkan kalau dia bersama rekan-rekan sekompinya yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme tinggi menyusuri wilayah pesisir Seram selatan hingga masuk Desa Geser selama beberapa minggu,” kata Stevano di Ambon, Jumat (17/11).

Untuk masalah ransum atau logistiknya tidak perlu ditanya lagi, karena Yakob Lilinger yang saat itu berpangkat sersan (Brigadir) bersama rekan-rekannya seperti Piet Riupasa (almarhum) bersama Mahadur san Suratnya hanya berbekal sagu yang merupakan makanan khas orang Maluku.

Sementara senjata api yang ditenteng saat itu umumnya adalah jenis geren dan jengle untuk bertempur.
Kondisi ini menggambarkan eksistensi Brigade Mobil dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan RI lewat berbagai operasi militer yang sudah ada sejak lama.

Karena selain operasi pembebasan Irian Barat, Brimob asal Maluku di era Yakop Lilinger dan rekan-rekan sekompinya juga dilibatkan dalam operasi penumpasan RMS di Maluku, PRRI Permseta di Sulawsi hingga DI TII di Aceh.

Sehingga keberadaan salah satu pasukan elite Polri ini pernah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Soekarno berupa bintang Nugraha Cakanti Yana Utama.

Kalau dilihat dari sejarahnya, cikal bakal terbentuknya pasukan elite Polri yang disebut Korps Brimob sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dengan sebutan Tokubetsu keisatsukai.

Korps Brimob yang saat ini kita lihat cikal bakalnya sudah lama semenjak zaman Jepang dan merupakan kesatuan yang memiliki kemampuan sangat terlatih, karena memang dilatih untuk memiliki kemampuan paramiliter, berdisiplin, terorganisasi baik dengan sebutan tokubetsu keisatsukai.

Dua Sisi

Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, kehadiran Brigade Mobil di tengah masyarakat saat ini masih tetap diperlukan sebagai postur paramiliter.

“Saat ini masyarakat menghendaki agar Polri menjadi satuan yang betul-betul menjadi polisi sipil dan Brimob merupakan bagian penting dalam reformasi Polri menuju polisi sipil,” kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Namun Brimob karena tantangan tugas dan situasi gangguan keamanan yang ada maka masih tetap diperlukan dengan postur paramiliter.

Sehingga Brimob harus memiliki jiwa sebagai polisi sipil, tetapi juga punya kemampuan taktis paramiliter karena adanya situasi ganguan keamanan yang membutuhkan kehadiran dan kemampuan teknis khusus untuk menghadapinya.

“Kita patut mensyukuri dalam berbagai survei yang dilaksanakan, Polri telah mengalami perbaikan dalam waktu beberapa tahun terakhir ini,” ujar Kapolri.

Padahal sebelumnya, Polri termasuk tiga institusi yang tidak dipercaya publik namun saat ini dengan berbagai perbaikan semua jajaran, perbaikan komitmen, dan inovasi perbaikan sistem, maka survei terakhir telah menunjukkan perbaikan Polri termasuk empat institusi yang dipercaya publik.

“Saya mengharapkan citra baik yang sudah menanjak ini terus ditingkatkan oleh seluruh jajaran kepolisian,” tandasnya.

Jumlah anggota Polri 400 ribu lebih dari berbagai satuan tentu tidak mudah dikelola karena saling memengaruhi yang lain sehingga Kapolri mengharapkan jajaran Brimob memberikan peran dan kontribusi positif dalam rangka memperbaiki kepercayaan publik terhadap Polri.

Oleh karenanya Kapolri minta Korps Brimob betul-betul memahami konsep dan pemikiran yang ingin mewujudkan kepercayaan publik melalui peningkatan profesionalisme dan modernisasi.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi adalah masih ada yang memerlukan kontribusi Brimob mulai dari konflik sosial, banyaknya kekerasan yang terjadi, hingga kekerasan kriminal bersenjata yang memerlukan kehadiran bukan sekedar polisi biasa, tetapi polisi yang memiliki kemampuan postur paramiliter.

Kemudian gangguan keamanan lain atau bantuan-bantuan lain berupa bencana alam, SAR seperti Gunung Agung, Gunung Sinabung, atau tenggelamnya kapal penumpang dan lain-lain memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk kepolisian yang sangat mengandalkan Brimob untuk tujuan- tujuan yang mulia.

“Kita juga akan menghadapi berbagai agenda yang cukup sensitif dan saya ucapkan terima kasih karena tahun 2017 ada 101 wilayah melaksanakan pilkada, meski pun ada dinamika namun masih bisa kita kendalikan dan suasana integrasi Indonesia masih kita jaga dengan baik lewat sinergitas semua pihak,” tegas Kapolri.

Kemudian akan ada pilkada yang sama di 171 wilayah di Indonesia tahun 2018, dan tantangan serta potensi konflik cukup besar karena adanya polarisasi kekuatan di kalangan masyarakat dalam rangka menentukan hak pilih.
Untuk itu Polri memiliki peran yang sangat penting guna menjaga agar situasi gangguan kamtibmas tetab terkendali.

NKRI harus tetap berdiri dan untuk itu peran penting dari Brimob dengan kekuatan lebih dari 45 ribu personel di seluruh Indonesia menjadi salah satu tumpuan utama bagi kepolisian dalam menjaganya, dan tentu Polri pada posisi yang netral dalam rangka proses demokrasi seperti ini.

Masih banyak agenda yang lain seperti ASEAN Games, IMF di Bali, yakni kepala negara yang lebih dari 100 orang akan hadir sehingga menjadi bagian dari tugas Polri untuk melakukan pengamanan.

Sehingga Kapolri menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Brimob masih tetap eksis 72 tahun dan merupakan prestasi yang tidak mudah.

Pangkal Gerak

Pemilihan Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku sebagai pusat peringatan HUT Brimob ke-72 pada 14 November 2017 bukan sekadar hal biasa, namun pimpinan Polri berpendapat kalau daerah ini sangat strategis menjadi pusat pangkal gerak untuk mendukung wilayah-wilayah lain di Indonesia Bagian Timur.

Posisi strategis ini bukan baru terlihat sekarang, tetapi eksistensinya sudah adat sejak tahun 1960-an.
“Kita melihat bahwa Papua yang relatif ada dinamika politik dan keamanan di sana, pilkada belum selesai di sana, kemudian ada masalah kelompok kriminal bersenjata,” tutur Kapolri.

Kemudian di Maluku Utara juga rawan penetrasi kelompok atau jaringan dari Filipina Selatan, maka tempat yang paling strategis untuk mengkaver wilayah-wilayah itu adalah Ambon.

Sebab pengerahan pasukan dari Sulawesi Selatan misalnya terlalu jauh, apalagi dari Jakarta.
Menurut Kapolri, Ambon sudah lengkap infrastrukturnya karena di sini ada gubernur, wali kota, ada Pangdam Kapolda beserta jajaraannya.

Sehingga ketika terjadi masalah di Indonesia bagian timur maka Polri bisa menempatkan pasukan termasuk Brimob khususnya di Ambon dalam rangka mendukung wilayah lain.

Apalagi sistem manajemen operasional Polri kalau satu wilayah tidak bisa atau kerepotan maka akan didukung wilayah lain, sehingga bisa ditempatkan pasukan di Kota Ambon.(DMS-Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *