Program Dana Bergulir Sebagai Implementasi RPJMD Kota Ambon

Ambon-Kepala dinas Koperasi dan UMKM kota Ambon, Rulien Purmiasa mengatakan pelaksanaan program dana bergulir di kota Ambon merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Ambon tahun 2011-2016.

Diakuinya, hal tersebut sesuai dengan misi ke empat pemerintah kota Ambon, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi  lokal. Potensi lokal menurutnya, yang berkontribusi terbesar adalah  perdagangan jasa sebagai dasar dari pembentukan PDRB. Oleh sebab itu menurut Purmiasa pelaku usaha  pada sektor perdagangan jasa harus mendapat sentuhan melalui penyelenggaraan dana bergulir.

Dijelaskannya, Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro dan menengah mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan akses permodalan  yang mudah  kepada pengusaha mikro kecil dan menengah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dinas koperasi telah membentuk suatu  unit teknis guna menyediakan akses modal yang mudah sehingga para pengusaha mikro secara gamblang dapat memperoleh dana gulir tersebut demi pengembangan usahanya.

Purmiasa mengungkapkan, unit pelaksana teknis tersebut disebut unit kerja kredit mikro, sedangkan dalam peraturan daerah disebut Unit kerja. Perbedaan nomenklatur tersebut menurutnya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan pemerintah yang sedang digodok.

Sementara itu, unit kerja tersebut  akan bekerja dengan pola pengelolaan keuangan badan  layanan umum daerah (PPKBLUD). PPKBLUD tersebut bertujuan  memberikan fleksibilitas anggaran, dimana penerapan lebih mengutamakan pengelolaan prinsip bisnis yang sehat.

Dengan pengertian, dana gulir yang masuk tidak akan masuk ke kas daerah seperti yang dilakukan selama ini, sehingga memudahkan pengusaha mikro memperoleh dana gulir dimaksud.

Dalam peraturan daerah menurut Purmiasa, pemerintah kota Ambon wajib menginvestasikan sejumlah dana dalam PPKBLUD guna menyalurkan dana gulir bagi pengusaha mikro. Dalam penyaluran dana gulir tersebut pengusaha dikenakan sedikit biaya  administrasi awal dengan cicilan yang murah. Oleh karena itu untuk menguatkan penyaluran dana gulir dimaksud maka selain peraturan baru dari pemerintah, harus ada juga sekitar 10 peraturan walikota untuk memberikan penguatan dalam rangka operasionalisasi dan regulasi PPKBLUD.

Untuk persyaratan umum bagi pengusaha mikro diantaranya memiliki kartu tanda penduduk domisili kota Ambon, pengusaha mikro harus mengelompok dimana dalam kelompok harus ada lima orang pengusaha yang bervariasi usahanya untuk saling menjamin dalam dana gulir. Pasalnya, dana gulir tersebut tanpa agunan dan diharapkan dapat menguatkan kearifan lokal Ale rasabeta rasa dalam usaha perorangan dalam akses PPKBLUD yang mengelompok.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *