Jakarta (DMS) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan menyumbang sebesar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025, yang menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas.
Rachmat menyatakan bahwa Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, tetapi juga untuk mendorong prestasi akademik dan partisipasi siswa.
“PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% pada tahun pertama RPJMN 2025,” ujar Rachmat dalam acara yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024).
Pemerintah berencana mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program ini. Selain meningkatkan ekonomi, MBG juga diharapkan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, serta lapangan kerja dan sarana logistik. Program ini juga akan berperan dalam menumbuhkan desa-desa yang mandiri dalam hal pangan, energi, dan air.
Rachmat menjelaskan bahwa MBG merupakan salah satu bagian dari ‘Big Push Strategy’ Presiden Prabowo Subianto yang dapat segera diimplementasikan. Menurutnya, permintaan yang besar akan menghasilkan suplai yang besar pula, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Demand creates supply permintaan akan menciptakan suplai, dan ini akan menjadi dorongan luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan, program PSN ini juga akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, yang akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tambah Rachmat.
Selain itu, dalam Musrenbang tersebut, Rachmat berharap dapat dihasilkan program-program yang dapat dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara selaras, terpadu, dan terstruktur. Hal ini memerlukan dukungan ekosistem pembangunan daerah, termasuk kepastian penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan fondasi keuangan daerah.
“Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah masih sangat besar. Oleh karena itu, strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan sumber pendanaan alternatif, dan mendorong belanja yang lebih produktif,” ujar Rachmat.DMS/DC
