Jakarta, Beritasatu.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP merekomendasikan pemerintahan agar segera menurunkan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang terlalu mahal di sejumlah perguruan tinggi negeri atau PTN. PDIP meminta agar pemerintah, khususnya Mendikbudristek Nadiem Makarim agar segera merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang dinilai menjadi penyebab naiknya biaya UKT.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, ketika membacakan poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Puan mengatakan rekomendasi itu muncul setelah mencermati kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi belakangan ini.
“Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) secara drastis, Rakernas V PDIP menugaskan Fraksi PDIP DPR untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Puan.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti soal biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mengalami kenaikan signifikan di sejumlah kampus perguruan tinggi negeri (PTN). Menurut Megawati, biaya pendidikan harus berbiaya murah bagi semua masyarakat Indonesia.
“Urusan pendidikan (UKT) sekarang saya saja ngelihat korannya saja pusing. Kenapa sih? Enggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai? Kenapa sih kok kayak enggak ada? Semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi,” ujar Megawati saat menyampaikan pidato politik di acara Rakernas V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Karena itu, Megawati meminta seluruh kadernya untuk bergerak dan berjuang demi kepentingan dan kedaulatan rakyat Indonesia, termasuk di bidang pendidikan.
“Masa enggak terbakar ya? Kalau ngomong kayak gini ini kayaknya hanya halah ibu ngomong begitu doang, enggak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah subhanahu wa ta’ala, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat,” tandas Megawati.
“Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai,” pungkas dia menambahkan.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan pihaknya bakal membatalkan UKT yang mengalami kenaikan secara tidak rasional di sejumlah perguruan tinggi negeri atau PTN. Menurut Nadiem, kenaikan UKT harus rasional dengan memperhatikan taraf ekonomi masing-masing mahasiswa.
“Tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan, bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan ya,” ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Nadiem mengaku sudah mendengar kabar banyak mahasiswa mengeluh atas kenaikan UKT di sejumlah PTN. Kemendikbudristek, kata Nasdem, sedang mengecek dan akan mengevaluasi kebijakan kenaikan UKT di masing-masing kampus tersebut.
“Jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami asses,” tandas Nadiem.
Karena itu, Nadiem meminta semua perguruan tinggi untuk rasional dalam menaikan UKT mahasiswa. Apalagi, kata dia, sejumlah kampus PTN melakukan kenaikan UKT secara tidak rasional.
“Saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal dan tidak berburu-buru, tidak tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar,” pungkas dia.DMS/AC
