Saksi Ahli Akui Dana Rp.30 Juta Ke PKK Salah Prosedur Namun Dibenarkan

Ambon-Sidang lanjutan kasus korupsi Master Plan e Government dengan tersangka, mantan Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku Ibrahim Sangadji berjalan alot.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi Kilat S.E yang merupakan auditor BPKP Maluku.Sidang semakin alot ketika pertanyaan Majelis Hakim yang diketuai Samsidar Nawawi, serta hakim anggota Christina Tetelepta maupun Bernard Panjaitan, seputar kebenaran penyerahan uang sebesar Rp.30 juta dari dana e Government ke tim PKK untuk biaya konsumsi kunjungan Menteri Kominfo saat berkunjung ke Ambon.

Menurut Kilat, penggunaan uang tersebut sekalipun dinilai secara administrasi menyalahi prosedur  namun dapat dibenarkan asalakn penggunaanya masih dalam lingkup kepentingan Dinas Kominfo.

Ditanya majelis hakim tentang aturan mana yang membenarkan diperbolehkanya penggunaan dana yang tidak ada kaitanya dengan proyek e-Government menurut Kilat sesuai asesment Pimpinan dan Staf BPKP disepakati hal itu dapat dibenarkan waluapun tidak ada aturan yang mengatur tentang hal itu.

Jawaban Kilat selaku ahli BPK oleh majelis hakim dianggap membinggungkan dan bertolak belakang karena tidak sesuai fakta persidangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan termasuk saksi ahli lainya yang sebelumnya dihadirkan dalam kasus yang sama.

Seperti diketahui Bendahara Dinas Kominfo Provinsi Maluku Meggy Lekatompessy, dalam sidang sebelumnya yang dihadirkan sebagai saksi, mengakui jika dirinya didampingi Erny Sopaluw membawa uang sebesar Rp.30 juta, Ketua PKK Provinsi Maluku, Retty Assgaff di kediaman Gubernur Mangga Dua, untuk membayar biaya konsumsi saat kunjungan Menteri Kominfo di Ambon.

Saat itu saksi Megy menerangkan yang menyuruh mengantarkan uang sebesar Rp.30 juta tersebut adalah terdakwa Ibrahim Sangadji atas permintaan Retty Assagaff.

Saksi mengakui saat berada di kediaman gubernur, saksi bertemu dengan Ketua PKK guna menyerahkan uang tersebut, namun lantaran saat itu Retty Assagaff sedang sibuk, maka atas perintah Retty Assagaff, uang sebesar Rp. 30 juta itu diserahkan kepada bendahara PKK yang pada sidang sebelumnya juga mengakui menerima uang itu dari Megy Lekatompessy.

Seperti diketahui, dalam proyek penguatan jaringan WiFi tahun 2015, PT Telkom sebagai pihak penyedia layanan jaringan WiFi merasa dirugikan. Saat itu, PT. Telkom selama tiga bulan terakhir, belum menerima pembayaran senilai Rp. 168 juta dari pihak ketiga yakni PT. Bintang Timur selaku rekanan.

Sedangkan proyek pembuatan master plan telah selesai dikerjakan 100 persen di tahun 2015. Namun,  pihak ketiga yang mengerjakan pun belum menerima pembayaran sebesar Rp. 800 juta lebih.DMS

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *