Sidang Perdana Miryam dan Rekaman Penyidikan yang Segera Dibuka

Miryam S Haryani akan menjalani sidang perdana kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang e-KTP hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dari jadwal di PN Tipikor Jakarta, Miryam akan menjalani sidang perdana pada hari ini, Kamis (13/7/2017). Agenda sidang yaitu pembacaan surat dakwaan.

Kasus Miryam ini memang menjadi sorotan lantaran muncul tudingan bila yang menekannya adalah para anggota DPR hingga akhirnya bergulirlah hak angket. Namun pada Selasa (11/7), Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bila rekaman penyidikan Miryam akan dibuka dalam sidang.

Agus ingin publik tahu siapa yang sebenarnya berbohong.

“Itu justru yang akan saya dulukan (soal rekaman). Tolong supaya nanti rakyat melihat pada waktu itu nanti diperdengarkan di pengadilan. Mari kita dengarkan bersama-sama apakah KPK berbohong atau tidak,” ucap Agus.

Problematika terkait rekaman itu memang cukup pelik. DPR beralasan ingin mendengarkan rekaman tersebut lantaran disebutkan bila ada anggota DPR yang menekan Miryam. Sementara, Miryam sendiri membantahnya lalu ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan pemberian keterangan palsu.

Sangkaan tersebut disebut KPK diberikan Miryam saat persidangan dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Penetapan tersangka ini tindak lanjut KPK setelah Miryam saat dihadirkan sebagai saksi pada persidangan 23 Maret 2017 mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Sambil menangis terisak, Miryam mencabut BAP soal bagi-bagi duit.

Pada 30 Maret 2017, Miryam yang dikonfrontasi dengan penyidik KPK di persidangan menyatakan tetap mencabut keterangan dalam BAP karena mengaku diancam penyidik saat diperiksa.

Padahal penyidik KPK yang dikonfrontasi dalam persidangan menegaskan tidak ada penekanan saat proses pemeriksaan. Miryam di persidangan menyebut tidak tahu menahu soal dugaan korupsi e-KTP termasuk dugaan bagi-bagi duit di Senayan sebagaimana dakwaan jaksa KPK.

KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *