SKK Migas Bahas Pengembangan Blok Masela Dan PI 10 Persen

Ambon-Kepala SKK Migas, Amin Sunaryadi menyatakan, sesuai dengan arahan menteri ESDM, saat ini pihaknya tengah membahas rencana pengembangan yang akan dilakukan di blok Masela apakah menggunakan sistem off shore atau out shore. Namun, lanjutnya, hal awal  yang harus menjadi fokus saat ini adalah pengembangan wilayah.

Dijelaskan Sunaryadi,  jika perencanaan pengembangan dapat diputuskan tahun 2016 maka Inpex sebagai operator membutuhkan  waktu 2 tahun untuk membuat design sehingga nanti membutuhkan waktu sekitar  6 bulan untuk menyiapkan tender.Kemudian akan dilihat hasil investasi  dari Inpex maupun pemerintah sehingga akhir tahun 2018 telah memperoleh keputusan final.

Ditambahkan Sunaryadi, kegiata akan berlanjut untuk melakukan tender baik kapal maupun konstruksi guna memulai pembangunan fisik awal 2010.

Gas dan kondesat menurutnya berukuran 24.000 per barel yang sangat besar dan membutuhkan waktu untuk memproses sehingga dapat dikatakan  kompensasi uang baru masuk pada tahun 2025.

Menurutnya, kesempatan yang dimiliki selain PI 10%  juga kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku selama proses pembangunan berlangsung. Ada juga kesempatan kerja untuk pembangunan lebih kecil mungkin  awal 2018 sudah akan mulai dibangun, bahkan  kesempatan bisnis local misalnya dengan pengadaan bisnis kuliner untuk disuplai.

Dirinya juga menambahkan terkait dengan pengadaan barang lokal yang akan mengikutsertakan pengusaha lokal, maka pengusaha lokal harus memiliki keabsahan perusahaan dengan memiliki SIUP, NPWP serta laporan keuangan. Hanya perusahaan yang memiliki kelengkapan dan keabsahan dapat mengikuti proses tender pengadaan barang lokal.

Sementara itu, Dirjen MIgas I Gusti Nyoman Wiratmaja mengungkapkan, pemerintah pusat  melalui menteri ESDM memberikan komitmen  PI 10% untuk pemerintah provinsi Maluku artinya Maluku diberikan kesempatan untuk  kewenangan dan tanggungjawab serta resiko.

Hal pertama yang harus dipenuhi adalah menyetor biaya pembangunan sebesar Rp.200.000 trilyun rupiah dimana 10% darinya merupakan penyediaan modal. Dan selama pengoperasian masih ada biaya lainnya dalam satu tahun sebesar 25 trilyun rupiah dengan 10% darinya sebagai tanggungjawab. Dengan resiko yang ada berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, oleh sebab itu pemerintah provinsi Maluku perlu memikirkan secara tepat dan teliti kewenangan, tanggungjawab serta resiko yang akan dihadapi.

Walaupun demikian, dirinya menyatakan,  pemerintah pusat akan menggandeng Pertamina yang telah berpengalaman dalam bidang minyak dan gas untuk bersama-sama menyelesaikan pengoperasian gas dan minyak di blok marsela.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *