Ambon (DMS) – Ribuan sopir Angkutan Kota (Angkot) yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkutan Kota (ASKA) Kota Ambon menggelar aksi mogok pada Selasa (12/11) di lima kecamatan di Kota Ambon.
Mereka menuntut Pemerintah Daerah segera menyesuaikan tarif transportasi online yang beroperasi di wilayah tersebut. Aksi ini digelar setelah pemerintah provinsi dianggap belum menanggapi tuntutan sopir angkot, yang sebelumnya telah disampaikan dalam beberapa aksi unjuk rasa.
Pantauan DMS Media Group di Kecamatan Nusaniwe, aksi mogok ini terpusat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Akibat aksi mogok ini, banyak penumpang yang terpaksa terlantar di beberapa titik, dengan sebagian memilih menggunakan ojek atau bahkan berjalan kaki untuk sampai ke tujuan.
Koordinator Sopir Angkot jurusan Kudamati, Ongen Hahua, mengungkapkan bahwa mogok serentak ini melibatkan ribuan sopir angkot di seluruh kecamatan. Mereka menuntut penyesuaian tarif transportasi online yang dinilai tidak lagi seimbang dengan tarif angkot yang berlaku di Ambon.
Menurut ASKA, pemerintah melalui Dinas Perhubungan diminta segera merumuskan tarif transportasi online yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak.
Menurut hahua ASKA sudah beberapa kali bertemu dengan pemerintah provinsi terkait peraturan gubernur yang hingga kini belum terealisasi. ASKA berharap tarif transportasi online ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah, sehingga tidak ada ketidakadilan antara sopir angkot dan sopir online.
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi, pihak kepolisian Polsek Nusaniwe melakukan pengamanan dengan pendekatan persuasif. Personel Polsek memberikan himbauan kepada para sopir angkot agar aksi mogok tidak mengganggu arus lalu lintas, tidak memicu kerusuhan, dan tetap menjaga ketertiban di masyarakat.
Kapolsek Nusaniwe, Iptu Jhon Anakotta, mengatakan bahwa upaya persuasif dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Aksi mogok ini membuat seluruh angkot berhenti beroperasi, bahkan beberapa sopir menghentikan angkot yang sempat mengangkut penumpang. Akibatnya, banyak siswa yang terlantar dan memilih berjalan kaki atau menggunakan ojek untuk sampai ke rumah.
Diketahui selain masalah tarif, para sopir angkot juga menyoroti penataan kawasan terminal yang dinilai amburadul, dengan kondisi jalan yang rusak parah dan sering menimbulkan kemacetan.
Hahua menambahkan bahwa sudah puluhan tahun sopir angkot dan pedagang yang berjualan di dalam terminal dirugikan akibat masalah ini.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah terkait tuntutan para sopir angkot.DMS