Sosialisasi RUU tentang Daerah Kepulauan

Sosialisasi Daerah Kepulauan

Pangkal Pinang – UUD 1945 amandemen kedua, pasal 25-A dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara. Namun sayangnya hingga sekarang, Indonesia masih cenderung menerapkan rencana dan perspektif pembangunannya yang hanya berorientasi pada pendekatan daratan. Padahal kondisi obyektif NKRI adalah berupa Negara Kepulauan yang di beberapa bagian wilayahnya terdiri dari banyak pulau dan laut.  Akibatnya, dapat dilihat saat ini terjadi kesenjangan atau disparitas pembangunan yang cukup tajam antara daerah-daerah yang berkarakter daratan dengan daerah-daerah yang berkarakter kepulauan. Dengan demikian, sudah saatnya pola pembangunan NKRI tidak lagi dibuat seragam yang hanya berorientasi pada perspektif daratan semata, tetapi juga harus mengakomodir beberapa wilayahnya yang berkarakter kepulauan dengan perpektif pembangunan yang berorientasi kepulauan.  Hal ini tentu sangat diperlukan dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah daearah yang berkarakter kepulauan, guna meminimalkan disparitas atau kesenjangan yang terjadi saat ini.

Percepatan pembangunan daerah kepulauan merupakan proses, upaya dan tindakan, keberpihakan, dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan.  Dalam pandangan DPD RI, kewenangan Pemda daerah kepulauan mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982 sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun yang perlu diperhatikan, kewenangan Pemda daerah kepulauan tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah lautnya.

Oleh karena itulah, DPD RI telah menginisiasi dan menyusun RUU tentang Daerah Kepulauan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian, dan pengembangan potensi laut demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan. RUU ini telah masuk dalam daftar nomor 49 dalam prioritas Prolegnas Tahun 2017

RUU ini hadir sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan apresiasi DPD RI terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat terutama masyarakat yang berada di wilayah-wilayah kepulauan yang masih tertinggal, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun dari aspek SDM nya.  Ketertinggalan tersebut perlu untuk diberikan perhatian khusus agar pemerataan pembangunan dapat diiwujudkan di daerah kepulauan.

Daerah kepulauan memiliki karakteristik khusus yang tentu berbeda dengan daerah daratan. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: 1) wilayah lautannya lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau dalam satu kesatuan geografis; 2) jumlah penduduk daerah kepulauan umumnya relatif sedikit dengan distribusi yang tidak merata; 3) aksesibilitasnya relatif mahal dan umumnya bergantung pada kondisi cuaca; 4) Dinamika kegiatan ekonominya sulit untuk dikembangkan dalam ukuran skala besar; dan 5) wilayahnya rentan terhadap perubahan lingkungan pesisir, seperti: gelombang laut, angin laut, dan arus laut.

RUU tentang Daerah Kepulauan ini perlu dibentuk tersendiri, terpisah, dan bukan menjadi bagian pengaturan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun dalam UU tersebut, kewenangan daerah Provinsi di Laut dan daerah Provinsi berciri kepulauan sudah diatur dalam pasal 27 s/d. pasal 30.  Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 juga belum memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. DPD RI juga memandang bahwa pengaturan dalam pasal-pasal tersebut belum cukup mewadahi berbagai kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi, dan sumber daya manusia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Kemauan politik (political will) yang tinggi untuk membangun wilayah kepulauan membutuhkan koherensi dan sinergitas UU yang mewadahi gagasan memajukan wilayah kepulauan.  Apalagi konsepsi politik Nawacita yang diusung Pemerintah RI saat ini, yang salah satunya menekankan untuk “mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim” dengan berkomitmen ingin mewujudkan “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”.  Tentu saja untuk mewujudkan ini logikanya dimotori dari daerah daerah Provinsi yang berkarakter kepulauan. Sehingga diharapkan RUU ini menjadi salah satu perwujudan kepastian hukum dalam mempercepat pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

RUU ini telah disahkan dalam Sidang Paripurna ke-4 tanggal 19 September 2017 dan telah diserahkan kepada Presiden dan DPR RI tanggal 10 Oktober 2017 dan sekarang sedang menunggu Surat Presiden untuk dilakukan pembahasan bersama secara tripartit (DPR, DPD, dan Pemerintah), sebagaimana amanat Pasal 22D UUD 1945 dan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013.

Sebagaimana ketentuan Pasal 172 Peraturan DPD RI No. 4 tahun 2017 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa RUU hasil rumusan DPD RI wajib disebarluaskan.  Untuk itulah DPD RI mengagendakan acara kegiatan sosialisasi RUU ini kepada masyarakat dan daerah, utamanya di provinsi daerah kepulauan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh, sekaligus memberikan dukungan terhadap RUU ini.

Semoga RUU ini segera terwujud resmi menjadi UU guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi yang berciri Kepulauan, yang juga sekaligus akan mempercepat Indonesia sebagai Pros Maritim Dunia.DMS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *