Jakarta (DMS) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap dijalankan secara prudent, terukur, dan akomodatif terhadap efisiensi belanja negara serta dinamika pasar keuangan.
Hingga akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2025. Angka tersebut mencakup pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun (34,8 persen) dan pembiayaan non-utang Rp20,4 triliun (12,8 persen).
“Presiden memang punya banyak program, tapi semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan berkelanjutan. Ini menjadi landasan bagi kita agar tidak menambah keresahan atas hal-hal yang secara fundamental masih baik,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).
Ia menambahkan, pelaksanaan pembiayaan berjalan sesuai jalur (on track), dengan biaya dana (cost of fund) yang efisien dan risiko yang terus dimitigasi secara aktif.
Pemerintah juga tetap mengandalkan penerbitan utang neto secara reguler, dengan realisasi saat ini berada di kisaran 30 persen dari total target pembiayaan utang neto dalam APBN 2025.
Koordinasi dengan Bank Indonesia terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meredam tekanan di sektor keuangan, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global.
Dari sisi belanja negara, pemerintah tetap menjaga ritme dan kualitas pengeluaran, meskipun menghadapi kebutuhan untuk menjalankan berbagai program besar.
Sri Mulyani menyebutkan, hingga Maret 2025, realisasi belanja Kementerian dan Lembaga mencapai Rp196 triliun, sementara belanja non-K/L sebesar Rp217 triliun, termasuk subsidi dan pembayaran pensiun.
“Belanja kita masih on track meskipun banyak program besar yang telah disampaikan Presiden. Kami terus memantau secara detail,” ujarnya.
Ia menambahkan, belanja tahun ini relatif seimbang dibandingkan tahun lalu, terutama karena pada 2024 terjadi pembiayaan defisit di awal tahun menjelang pemilu.
“Masih cukup baik dan sebanding. Untuk pensiun tetap kami bayar, bahkan ada kenaikan plus THR. Belanja pun tumbuh 4 persen,” tuturnya. DMS/AC
