Masohi,Malteng (DMS) – Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, menyoroti tingginya angka inflasi di Kabupaten Maluku Tengah pada Maret 2025 yang mencapai 5,07 persen secara tahunan (year-on-year), tertinggi di Provinsi Maluku dan menempati urutan ketiga secara nasional.
Menurut Haurissa, tingginya inflasi disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap mekanisme pasar. Ia menilai pengelolaan pasar yang tidak optimal ikut memperparah laju inflasi di daerah tersebut.
Haurissa meberi apresiasi Pemerintah rutin melakukan pengawasan, namun ia menilai pengelolaan pasar belum berjalan maksimal.
DPRD, kata Haurissa, dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah guna mencari solusi untuk menekan inflasi.
Haurissa menekankan, DPRD tetap peduli terhadap isu inflasi, apalagi Maluku Tengah disebut sebagai salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pedagang yang tidak mematuhi sistem mekanisme pasar.
Dia meminta sanksi bagi pedagang yang tidak mau mengikuti aturan, berupa penutupan tempat usaha atau mencabut izin usaha.
Ia menegaskan, tidak ada pilihan lain bagi DPRD dan pemerintah daerah selain bekerja sama merumuskan mekanisme pasar yang strategis agar inflasi bisa ditekan. DMS
