Jakarta (DMS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan anggaran program stunting di sejumlah daerah. Dari total alokasi Rp10 miliar, hanya sekitar Rp2 miliar yang benar-benar sampai ke rakyat.
Tito menyoroti inefisiensi tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (tanggal). Ia menyebut, sebagian besar anggaran habis untuk kegiatan seperti rapat koordinasi dan studi banding.
“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain itu Rp6 miliar. Yang sampai untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun hanya Rp2 miliar. Sisanya, Rp2 miliar, untuk evaluasi,” ujar Tito.
Ia mengingatkan para kepala daerah agar lebih cermat mengawasi anggaran dan tidak terjebak dengan permainan pejabat bawahannya. Biasanya, pengelolaan anggaran berada di bawah Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Kegiatan seperti rapat penguatan terus diadakan, tapi kapan kuatnya? Ini yang harus kita ubah,” tambahnya.
Tito juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan daerah. Daerah dengan pendapatan mandiri yang lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat dapat lebih leluasa menyusun program untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jika ini berhasil, setiap daerah akan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penanganan inflasi,” kata Tito.DMS/AC
