Berita Malteng, Masohi – Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo setidaknya telah menyelesaikan 78 persen investasi mangkrak dari total nilai sebesar Rp 708 trilun. Dari 700 triliunan tersebut, 3 triliun terdapat di Maluku.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadali menyatakan, investasi yang mangkrak di Maluku terdapat pada sektor.
Saat ini katanya, sudah ada progres penyelesaian, baik oleh pengusaha, maupun masyarakat terkait yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
Hal ini dikatakan Menteri Bahlil saat berkunjung ke Kota Masohi, Sabtu (20/08), tepatnya di Kelurahan Banda Baru, Kecamatan Amahai dalam rangke berziarah ke makam kakeknya.
Bahlil mengatakan, penertiban investasi mangkrak merupakan tujuan utama untuk memajukan Indonesia.
Dijelaskan Bahlil, Kementerian yang dipimpinya telah mencabut 2.068 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari sebanyak 2.078 IUP , didalamnya pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kurang lebih 3.127.000 hektare.
Pencabutan IUP tersebut beberapa juga terdapat di Maluku diantaranya ijin tambang nikel dan beberapa ijin pertambangan lain.
Ditegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut perizinan jika dinilai dalam proses ada yang dilanggar, Sehingga bagi siapapun termasuk pengusaha tidak boleh mengatur pemerintah.demikian halnya pemerintah tak boleh zolim terhadap pengusaha.
Diketahui kunjungan Menteri Bahlil ke kota Masohi, dalam rangka silaturahmi dengan keluarga dekatnya dan juga berziarah ke makam kakeknya yang semasa kecil Bahlil tinggal dengan almarhum di Banda Baru.DMS
