Tunjang Kelancaran “Zitting Plaats”, Mahkamah Agung Rencana Bangun Gedung Pengadilan Negeri

Ambon-Karakater wilayah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri bagi proses penegakan hukum di daerah ini. Dalam menjalankan tugas peradilan, tidak semuanya dapat dilakukan pada kantor pengadilan setempat, karena sistem yang dipakai saat ini masih berbasis gugus pulau.

Pengadilan Negeri (PN) Ambon misalnya dengan wilayah peradilan meliputi Saparua, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pulau Buru, dalam beberapa kesempatan terpaksa harus melakukan proses persidangan diluar pengadilan atau “Zitting Plaats”.

Sayangnya sarana “Zitting Plaats” baik yang ada di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah , Piru Kabupaten SBB maupun Namlea Kabupaten Buru, saat ini dalam kondisi rusak parah. Maka untuk melakukan kegiatan sidang di luar pengadilan terpaksa meminjam pakai sarana milik pemda atapun kejaksaan negeri setempat.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Ambon Hery Setyobudi mengakui, “Zitting Plaats di ketiga wilayah tersebut sudah bertahun-tahun tidak difungsikan akibat rusak tertimpa pohon.

Menurutnya “Zitting Plaats” tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Karena itu Mahkamah Agung RI melalui kebijakannya akan membangun Gedung Pengadilan di Saparua, Namlea dan Piru.

Ia menyatakan “Zitting Plaats” yang ada di Namlea hanya memiliki lahan seluas 150 meter persegi, kondisi ini juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kecamatan Saparua.

Hery menambahkan, khusus untuk rencana membangun gedung PN di Namlea, pemerintah Kabupaten Buru telah menghibahkan lahan seluas tiga hektare menyusul kunjungan kerja Kepala Pengadilan Tinggi Ambon bersama PN Ambon ke daerah tersebut beberapa waktu lalu.DMS

Persidangan Gagal diGelar, Pengadilan Negeri Ambon Keluhkan Kinerja Kejaksaan

Pengadilan negeri Ambon menolak lakukan sidang perkara tilang

PN Ambon Fokuskan Sistem Layanan Transparan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *