UMP Maluku 2016 Ditetapkan Rp1.750.000

Ambon-Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku pada 2016 telah ditetapkan sebesar Rp1.750.000 atau mengalami kenaikan Rp100.000 dibandingkan 2015 yang hanya Rp1.650.000.

Kadis Nakertrans Maluku, Ahdar Sopalatu mengatakan, UMP 2016 ditetapkan setelah Dewan Pengupahan melakukan survei Kehidupan Hidup Layak (KHL) terkait komponen kebutuhan hidup maupun standarisasi KHL.

Kendati tidak dirinci KHL Maluku, dia mengemukakan, UMP merupakan kewajiban dari perusahaan untuk membayarnya kepada pekerja dan bila tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi.

UMP Maluku 2015 sebesar Rp1.650.000 itu dengan KHL diputuskan Rp2.197.450 itu sebelumnya telah disurvei oleh Dewan Pengupahan, menyusul UMP pada 2013 Rp1.275.000 dan 2012 hanya Rp960.498.

Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah dan pihak netral dari akademisi.

UMP Maluku 2015 sebesar Rp1.650.000 atau mengalami kenaikan sebesar 16,61 persen dibandingkan pada 2014 yang hanya Rp1.415.000 itu.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan bahwa seluruh provinsi harus memenuhi besaran KHL, yang menjadi dasar dalam penentuan upah minimum yang baru sehingga nanti yang belum sesuai maka diberikan waktu empat tahun untuk menyamakan dengan KHL.

Ia mengungkapkan bahwa masih ada delapan daerah yang upah buruhnya belum memenuhi KHL, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku utara, NTB, NTT, dan Papua Barat.

Dia mengatakan bahwa formula upah minimum pada PP No. 78/2015 itu memperhitungkan persentase inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, inilah yang menjadi ukuran apakah ada pertumbuhan ekonomi atau tidak.(Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *