Saturday 17th February 2018

Wagub Minta Komisi X Perjuangkan Tambahan DAU  Maluku

Ambon – Komisi X DPR RI bersama rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Maluku terkait dengan masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Maluku.

Kunker di Maluku di lakukan selama tiga hari ini 12 -14 Desember 2017.  Rombongan diketuai oleh Ferdiansyah, membicarakan banyak hal antara lain pelaksanaan Undang-undang no. 12 tahun 2015 tentang Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Dosen dan kenaikan pangkat fungsional, Akreditasi Institusi, PNBP, Beasiswa Bidikmisi, Afirmasi, dan Bantuan PTS.

Selama di Ambon Komisi beranggotakan enam anggota DPR-RI ini, melakukan pertemuan dengan kalangan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Maluku

Saat melakukan dialog Komisi X,  Wakil Gubernur Zeth Sahubrua menjelaskan kekuarangan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukan membiayai belanja pegawai mengalami kekurangan, hal ini diakibatkan pengalihan tenaga guru SMA/SMK dari Kabupaten-Kota ke Provinsi Maluku.

Menurut Sahubrua, sebelum pengalihan guru SMA ke Provinsi alokasi DAU Pemprov tidak mengalami kendala namun adanya pengalihan tersebut Pemprov merasa kewalahan karena terjadi peningkatan beban belanja pegawai provinsi, sementara DAU yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sangat terbatas.

Sahubrua menjelaskan, tahun 2016 kucuran DAU dari pemerintah pusat ke Provini Maluku sebesar Rp.1.2 miliar, DAU yang diterima Provinsi Maluku 2017 sebesar Rp.1.4 miliar, atau meningkat sebesar Rp.204  miliar jika dikurangi dengan belanja pegawai sebesar Rp.900 miliar maka untuk pembayaran gaji guru Pemprov Maluku masih kekurangan sebanyak 270 miliar.

Dengan adanya kekurangan tersebut Sahubrua meminta kepada pemerintah Pusat agar mengakomodir kekurangan anggaran  sehingga tidak berdampak bagi dunia pendidikan di Maluku, mengingat sebagian guru ditugaskan hingga ke pelosok dan pulau terpencil.DMS

 

 

No Responses

Tinggalkan Balasan

Contact Person WhatsApp us