Wakil Ketua I DPD-RI Minta Presiden Nyatakan Sikap Terkait Konflik Hak Angket KPK

Ambon- Wakil Ketua I DPD-RI,  Nono Sampono meminta Presiden Jokowi mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan konflik  Hak Angket KPK.

Menurut Nono Sampono, keputusan arif harus segera di ambil Presiden Jokowi  untuk meredam dan menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berdampak buruk bagi proses pembanganun karena adanya saling benturan antar lembaga negara.

Nono sampono tidak ingin berpekulasi lebih jauh baik terhadap sikap DPRI melalui Panitia Angket  KPK juga terhadap KPK sebagai lembaga rasua ini.Karena menurutnya, baik DPR-RI dan KPK diatur oleh undang-undang.

Nono Sampono mengkwatirkan jika persoalan ini diboncengi oleh penumpang gelap yang memanfaatkan situasi konflik kedua lembaga negara ini akan bedampak terjadi perpecahan.  

Bagi Nono solusi terbaik adalah bagaimana Presiden selaku Kepala Negara bijak menyelesaikan persoalan ini dengan arif dan bijaksana.

Harapan agar Presiden Joko Widodo untuk menunjukan sikap politik secara tegas tidak saja disuarakan oleh Wakil Ketua I DPD-RI Nono Sampono dari Ambo, tetapi hal yang sama juga telah disampaikan oleh sejumlah Lembaga di Jakarta antara lain Direktur Imparsial Al Araf yang meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menunjukkan sikap politiknya secara tegas terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Al Araf khawatir, sikap yang ditunjukkan Presiden saat ini justru dipersepsikan publik sebagai persetujuan terhadap upaya pelemahan KPK. Oleh karena itu Presiden diminta untuk tidak diam.

Al Araf mengatakan, salah satu yang bisa dilakukan Presiden adalah memberikan pernyataan dukungan penuh terhadap KPK dan menginginkan KPK tetap dalam koridor pemberantasan korupsi.

Seperti diberitakan media nasional, advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia, Todung Mulya Lubis menyatakan menolak hak angket KPK.

Menurut dia, KPK bukan objek yang tepat untuk hak angket.

Selain itu, ia mengkritisi manuver yang dilakukan Pansus Angket karena akan menimbulkan obstraction of justice.

Todung menilai, secara aspek hukum, pembentukan Pansus Angket sudah melalui prosedur yang diatur dalam UU. Akan tetapi, secara moral, ia mengatakan, ada yang tak sesuai, Legally, it is right. Morally, it is wron.DMS

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *