Walikota Ambon, sosialisasi UU nomor 6 tahun 2014

AMBON-Walikota Ambon Richard Louhenapessy, resmi membuka sosialisasi regulasi pemerintah yang meliputi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, perturan pemrintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa dan peraturan nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa ,hal tersbut di laksanakan di Gedung PKK provinsi Maluku.

Dalam sambutanya Walikota mengatakan, undang-undang nomor 6 tahaun 2014, di implementasikan lewat diterbitkanya regulasi tentang desa atau yang disebut dengan nama lain.

Di haruskan fokus kajian kepada desa karena memegang  peranan penting, dan di pandang sebagai ruang lingkup pemerintahan terkecil yang menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat,

Dalam perencanaan pembagunan nasional mengisyaratkan adanya kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan  memperhatikan peraturan perundang-undangan, sehingga munculnya ketiga aturan pokok tentang desa, dan akan ditindak lanjuti dengan regulasi lainya yang baik yang bersifat umum maupun bersifat teknis.

Hal tersebut penting mengingat tahapan pelaksanaan akan memberikan kondisi riil yang dapaat di evaluasi guna mengetahui kelemahan atau klekurangan aplikasi, dan menjadi masukan untuk revisi pada periode di waktu yang akan datang

Dikatakan, peraturan tentang desa untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah dengan berbagai keberagamnya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan RI.

Secara umum mekanisme yang di atur dalam UU tentang desa ini, mengatur materi tentang asas pengaturan kedudukan adan jenis desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa , kerjasama desa dengan lembaga kemasyarakatan desa

Peraturan menteri nomor 43 tahun 2014 ditetapkan pada bulan mei 2014, merupakan pedoman pelaksanaan dari UU sebelumnya, terdiri dari 13 bab dan 159 pasal,

Perturan pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas pengaturan desa sebagimana  diamanatkan dalan UU nomor 6 tahun 2014

Selanjutnya peraturan pemerintah ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepetingan lainya dalam mewujudkan tujuan penyeleggaraan desa yakni terwujudnya desa yang maju mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Salah satu subtansi dari peraturan pemerintah ini yakni penyeleggaraan pemerintah desa akan mewarnai implementasi regulasi turunan berupa peratuaran daerah, khususnya di kota Ambon yang memiliki desa dan negeri selaku desa adat, sebagi ciri khas tersendiri dalam penyeleggaraan pemerintah di daerah.

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014, desa mempunyai sumber yang digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Salah satu sumber pendapatan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Hal itu berarti , dana desa akan digunakan, sesaui dengan kebutuhan dan proritas dana desa tersebut, untuk optimalisasinya pemrintah diberikan kewenagan dalam menetapkan proritas guna mendukung pembaagunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk alokasi aggaran desa ditetapkan sebesar 10 persen dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN dalam masa transisi.

Sebelum dana desa mencapi 10 persen,  dana desa di penuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program berbasis desa.DMS   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *