Berita Nasional, Jakarta – Air adalah kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup. Namun, perubahan iklim dapat menyebabkan banjir, naiknya permukaan air laut, mencairnya es, kekeringan, dan kebakaran hutan. Menurut laporan Organisasi Meteorologi Dunia, 3,6 miliar orang di seluruh dunia tidak dapat mengakses air bersih dan aman setidaknya selama satu bulan dalam setahun pada tahun 2018, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 5 miliar pada tahun 2050. Oleh karena itu, diperlukan strategi air yang cermat.
“Dibutuhkan inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan,” ujar Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Lebih lanjut Wapres mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur air minum. Dari kebutuhan Rp123,4 triliun untuk memenuhi akses air minum bagi 10 juta sambungan rumah, hanya Rp21 triliun yang dibiayai APBN dan hanya Rp15,6 triliun yang dibiayai APBD.
“Kedua, proyek-proyek air minum memiliki segmen pasar yang jelas, cakupan wilayah yang terukur, dan pengembalian modal yang relatif cepat,” kata Wapres.
Dengan demikian, Wapres berharap penyediaan air bersih bagi masyarakat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Ketiga, perlu dikembangkan skema insentif yang menarik bagi investor, baik dalam bentuk tarif maupun kemudahan perizinan,” imbuh Wapres.
Dengan skema yang menarik, Wapres menilai, dapat terjadi percepatan pencapaian berbagai target akses air minum sesuai RPJMN 2020-2024. Ia pun berharap skema ini dapat dikembangkan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Keempat, perkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum,” pinta Wapres.
Penguatan kelembagaan ini, kata Wapres, dilakukan melalui kolaborasi yang harmonis antara PDAM dan pemerintah daerah pada aspek-aspek penting dalam penyediaan air minum, yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.
Strategi kelima, Wapres meminta pemerintah daerah sebagai pihak yang memperoleh pelimpahan kewenangan pengelolaan air minum, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah.
“Serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik penyediaan air minum kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Lalu Ahmad Zaini, menyampaikan harapannya agar IWWEF 2023 dapat menjadi forum yang efektif untuk menghasilkan output yang berkelanjutan di bidang pengelolaan air minum.
“Dapat menjadi wadah yang memungkinkan para pemangku kepentingan terkait untuk saling bertukar informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta menjalin kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah domestik di seluruh Indonesia,” harap Lalu.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono, para Kepala Asosiasi Air Minum dan Sanitasi negara-negara ASEAN dan Australia, para Bupati dan Walikota se-Indonesia, serta jajaran Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas PERPAMSI.
Dalam acara tersebut, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Hubungan Politik dan Kelembagaan Robikin Emhas. DMS
