Berita Maluku, Ambon – Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengingatkan pemerintah provinsi dan Kabupaten di Maluku memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran, terutama bagi daerah yang wilayahnya masuk kategori kemiskinan ekstrem 2021.
Wapres Ma’ruf Amin menilai, penting dilakukan karena masih ada data rumah tangga miskin ekstrem yang tidak sesuai sehingga bantuan para penerima tidak tepat sasaran.
Disebutkan, anggaran penanggulangan kemiskinan melalui kementerian/lembaga maupun APBD Pemerintah daerah jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari 500 triliun.
”Perbedaan data dalam menentukan jumlah masyarakat miskin ekstrem, akan mempengaruhi distribusi pemberian bantuan”Ujar Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Prioritas Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (13/10).
Wapres mengatakan, adanya perbedaan data dalam menentukan jumlah masyarakat miskin ekstrem, akan mempengaruhi distribusi pemberian bantuan.”Anggaran bukan isu utama justru yang tantangan terbesar adalah bagaimana bantuan tersebut harus tepat sasaran,” ujarnya.
Wapres meminta agar perbaikan data penerima bantuan terus dilakukan, sehingga pelaksanaan program-program selanjutnya hingga 2024 dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat.
Seluruh program percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah harus segera terkonvergensi dan tepat sasaran.
“Konvergensi yang dimaksud adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” kata Wapres.
Wapres menyadari dalam kurun waktu tiga bulan terkahir bukan hal yang muda untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan program perlindungan sosial dan pemberadayaan secara regular. Uuntuk itu akan dilakukan upaya tambahan yaitu Program Sembako dan BLT-Desa.
Diketahui sesuai data SUSENAS Maret 2020, memperlihatkan wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem 2021 berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Masing-masing provinsi terdapat 5 kabupaten prioritas yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem.
Dari data tersebut diketahui total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.
Jumlah itu tersebar di 5 kabupaten prioritas di Provinsi Maluku yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18.76 persen dan jumlah penduduk miskin 21.270 jiwa. Kabupaten Maluku Tenggara, tingkat kemiskinan ekstrem 13.65 persen dan jumlah penduduk miskin 13.660 jiwa. Maluku Tengah tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen dan jumlah penduduk miskin 39.400 jiwa.
Kabupaten Seram Bagian Timur, tingkat kemiskinan ekstrem 12.73 persen dan jumlah penduduk miskin 14.750 jiwa dan Kabupaten Maluku Barat Daya, tingkat kemiskinan ekstrem 14.43 persen dan jumlah penduduk miskin 10.580 jiwa.
Dalam kunjungan kerja di Ambon Wapres didampingi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad, Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah Serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki.
Para Deputi turut mendampingi yakni, Deputi Bidang Ekonòmi Ahmad Erani Yustika dan Deputi Bidang Pembangunan Saprayoga Hadi. Juga Staf Khusus Wapres, Sukriansyah S Latief, Masduki Badlowi, Arif Budimanta Masykuri Abdillah dan Bambang Widianto.
Rapat juga dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail dan 5 kepala daerah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem di Maluku yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Seram Bagian Timur. DMS
