Berita Seram Bagian Barat – Kejaksaan Seram Bagian Barat dan kepolisian setempat diminta untuk dapat merespon laporan masyarakat atas kasus penarikan mobil truk milik Bumdes desa Ahiolo yang digadai oleh mantan pejabat desa Ahiolo atas nama Julius J Papilaya.
Demy Mesinay, warga desa Ahiolo, saat diwawancarai mengungkapkan rasa kecewa mewakili seluruh warga desa Ahiolo, atas sikap aparat penegak hukum baik Kejaksaan negeri SBB maupun Polres SBB yang tidak pernah merespon laporan masyarakat atas kasus tersebut.
Mesinay menjelaskan mobil yang dibeli seharga 300 juta rupiah lebih menggunakan anggaran ADD tahun 2018, diperuntukkan bagi warga desa Ahiolo sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil panen perkebunan guna dijual ke ibu kota kabupaten.
Namun tanpa ada pemberitahuan kepada warga, saat itu penjabat desa Ahiolo atas nama Julius J Papilaya menggadaikan BPKB pada salah satu leasing yang ada di kota Ambon dengan mengambil pinjaman 90 juta rupiah.
Namun dalam perjalanan, pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi dan mengakibatkan kendaraan tersebut telah disita oleh perusahaan leasing. Hal ini membuat para pengurus Bumdes desa Ahiolo kaget karena sebelumnya mereka tidak pernah diberitahukan atas tindakan Julius J Papilaya.
Permasalahan ini telah dilaporkan berulang kali oleh pihak desa Ahiolo ke Polres Seram Bagian Barat maupun ke Kejaksaan negeri Seram Barat, namun tidak pernah mendapatkan respons untuk ditindaklanjuti.
Oleh karena itu, mewakili masyarakat desa Ahiolo, dirinya sangat berharap Kejaksaan Tinggi Maluku maupun pihak Polda Maluku dapat merespon persoalan yang telah mereka laporkan ke pihak kepolisian maupun Kejaksaan untuk memproses hukum Julius J Papilaya selaku mantan penjabat kepala desa Ahiolo.
Seperti diketahui, sebelumnya Bumdes desa Ahiolo telah melakukan pembelian kendaraan 1 truk dengan anggaran dana desa senilai 300 juta lebih untuk membantu warga desa Ahiolo mengangkut hasil pertanian mereka yang dijual ke ibu kota kabupaten.
Namun dengan ditariknya kendaraan tersebut, sangat memberikan dampak bagi masyarakat karena mereka harus mengeluarkan anggaran yang besar setiap kali akan mengangkut hasil panen mereka. Hal ini menyebabkan hasil yang mereka peroleh menurun drastis dibandingkan jika ada mobil operasional milik Bumdes.DMS
