Berita Maluku Utara, Ternate – Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengajak masyarakat di Provinsi Maluku Utara untuk bersama-sama menekan angka stunting di wilayah tersebut.
“Kita bertanggung jawab untuk menekan tingginya angka stunting,” Kata Irine dalam kegiatan Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana di Ternate, Selasa (20/9/2022).
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara itu sebelum melakukan aksi, masyarakat harus terlebih dahulu mengetahui soal stunting dan apa bahayanya.
Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
Untuk itu, Dirinya meminta BKKBN Maluku Utara dan pihak terkait untuk terus menyebarkan informasi tentang stunting tersebut.
Hal itu sangat penting karena secara umum, angka stunting di Indonesia masih berada di kisaran 24,7 persen. Padahal, pemerintah menargetkan jumlah itu berada di bawah 17 persen.
Untuk wilayah Kota Ternate menjadi contoh. Di sana, pemerintah setempat mencatat, pada tahun 2022, ada 19 kelurahan yang menjadi fokus pengurangan angka stunting.
Ada beberapa cara untuk menekan stunting seperti merencanakan pernikahan dengan matang baik secara psikologi maupun ekonomi, lalu memastikan makanan anak memenuhi empat sehat lima sempurna dan memerhatikan kondisi lingkungan tempat tinggal,” katanya.
Sementara itu Kepala BKKBN Maluku Utara Renta Rego mengatakan, seluruh pemangku kepentingan di provinsi Maluku Utara sudah membentuk tim khusus yang sesuai dengan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Itu juga sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024.
“Dengan adanya Perpres, semua pihak sudah membentuk tim percepatan penurunan kekerdilan di Malut, bahkan sudah diikuti oleh kabupaten dan kota, termasuk Kota Ternate, serta tim pendamping keluarga baik di kelurahan maupun desa,” ujar Renta.
Kemudian, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ternate Fhatiyah Suma menyatakan bahwa Wali Kota Ternate telah mengeluarkan surat keputusan yang fokus menekan jumlah stunting.
“Sesuai SK itu, mereka membuat 125 tim di 78 kelurahan yang bekerja mencegah stunting, misalnya dengan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin sehingga mereka siap memasuki fase kehamilan,” ujar Fhatiyah. DMS
