Jakarta – Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung mengklaim bahwa unjuk rasa yang digelar di depan Kantor PBNU pada Jumat (2/8) didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kami memiliki banyak bukti yang menunjukkan bahwa demonstrasi ini memang digerakkan untuk menyerang PBNU,” kata Suleman dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu.
Suleman menjelaskan, salah satu bukti yang mereka temukan adalah massa yang melakukan unjuk rasa datang dari arah Jalan Raden Saleh, lokasi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Selain itu, massa dipimpin oleh Muhammad Solihin, yang berdasarkan penelusuran PBNU, merupakan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat dan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Indramayu.
“PCNU Indramayu juga telah mengonfirmasi bahwa massa ini digerakkan oleh beberapa orang PKB dari Indramayu,” tambah Suleman.
Dalam orasinya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk mundur dari kepengurusan lembaga tersebut.
“Karena Gus Yahya, sebagai ketua umum hasil Muktamar Lampung (2021), telah mengonsolidasi ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan. Namun, faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar dan menabrak hasil-hasil muktamar,” ujar Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, Muhammad Solihin.
Solihin juga menuding bahwa Gus Yahya telah berpolitik praktis, meskipun sebelumnya PBNU menyatakan tidak berpolitik praktis.
“Dan yang sangat menyakitkan adalah mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain. Yang katanya tidak berpolitik praktis, tetapi malah justru hari ini kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offside, pelanggaran aktual, yang harus kami ingatkan,” tegasnya.
Selain menuntut Gus Yahya mundur, massa aksi juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mengundurkan diri.
“Tuntutan kami adalah jika melanggar muktamar, siapa pun ketua umum yang mengawal dan menakhodai ini harus mundur, termasuk bapak sekjen,” pungkas Solihin. DMS/AC
