Inamosol, Seram Bagian Barat (DMS) – Lebih dari 10.000 warga Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, menyampaikan jeritan hati mereka melalui sebuah surat terbuka kepada pemerintah atas penderitaan akibat keterbatasan fasilitas umum di wilayah mereka.
Surat tersebut muncul di tengah bencana banjir besar yang melanda wilayah itu dan memutus total akses jalan serta jembatan utama, membuat ribuan warga terkurung dalam isolasi tanpa pasokan logistik, obat-obatan, maupun akses pendidikan.
Sejumlah warga, mulai dari tokoh masyarakat hingga akademisi asal SBB, menyampaikan beberapa harapan mereka kepada Bupati SBB, Kepala Dinas PUPR SBB dan Provinsi Maluku, Ketua DPRD SBB, para anggota DPRD peraih suara terbanyak dari wilayah Inamosol, Gubernur Maluku, hingga Menteri PUPR di Jakarta.
Mereka menegaskan bahwa bencana banjir ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan buah dari kelalaian dan pembiaran bertahun-tahun terhadap infrastruktur vital di daerah itu.
“Inamosol seperti belum pernah merdeka. Kami hidup dalam keterisolasian bertahun-tahun tanpa kepastian. Jalan rusak, jembatan putus, anak-anak kami tak bisa sekolah, dan pasien hanya bisa menunggu nasib,” ungkap Yopi Nanlohy, tokoh masyarakat Inamosol.
Generasi tua di wilayah itu mengaku telah menjadi saksi bisu dari janji yang tak pernah ditepati selama puluhan tahun.
“Kami sudah bosan dijanjikan setiap musim pemilu. Tapi setelah menang, mereka lupa siapa yang memberi suara,” ujar elmy Iyai, warga Desa Inamosol
Kondisi jalan yang rusak parah disebut memperparah dampak banjir besar saat ini. Warga kini tidak bisa ke sekolah, pasien tidak bisa dirujuk ke puskesmas, dan pasokan makanan serta obat-obatan terputus total.
Dalam surat itu, warga juga menyentil keras para anggota DPRD SBB yang meraih suara terbanyak dari Inamosol. Mereka menuntut janji politik yang selama ini hanya berakhir di spanduk dan mimbar kampanye.
Kepada Bupati SBB dan Kepala Dinas PUPR, warga menegaskan, “Saat ini kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji. Pembangunan jalan bukan lagi permintaan, tetapi hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses yang layak.”
Surat itu juga menuntut Gubernur Maluku dan Kepala Dinas PUPR Provinsi agar bertanggung jawab penuh, mengingat status jalan yang rusak parah tersebut adalah jalan provinsi.
Selain itu, warga mendesak anggota DPRD peraih suara dari Inamosol untuk tampil sebagai pahlawan dengan cara menekan pemerintah eksekutif agar mengalokasikan anggaran darurat dan turun langsung melihat penderitaan masyarakat.
“Kami tidak butuh mereka datang saat kampanye dengan senyum dan janji. Datanglah sekarang, saat kami benar-benar butuh bantuan,” tutur Moses Serihollo, pemuda Inamosol.
Surat juga ditujukan kepada Menteri PUPR di Jakarta, dengan permohonan agar pemerintah pusat turun tangan segera.
Warga memastikan surat terbuka yang dibuat bukan sekadar aspirasi biasa, melainkan jeritan hati lebih dari 10.000 jiwa yang terdampar oleh waktu dan kebijakan.
“Saat ini warga Inamosol meminta tindakan nyata dan segera sebagai bukti bahwa Republik ini masih mendengar suara rakyatnya yang paling terpinggirkan,” tulis mereka dalam surat tersebut.DMS
