Berita Maluku Tengah, Masohi – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah, Tahun 2020 ricuh.
Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah, Demianus Hattu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sejumlah anggota DPRD dari beberapa fraksi di dewan itu mengamuk dan nyaris mencekik Wakil Ketua DPRD Demi Hattu.
Demi Hattu di kecam karena dianggap tidak menghormati anggota dewan saat menyampaikan saran dan pendapat.
Sukri Wailissa anggota Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), naik pitam dan mengamuk sambil menarik kerah baju Wakil Ketua DPRD itu. Demi Hattu juga dihujani kata-kata tidak pantas.
Wartawan DMS Media Group yang meliput Paripurna tersebut melaporkan, kericuhan yang disertai insiden penarikan kerah baju politisi PDIP tersebut, bermula ketika Wailisa sedang menyampaikan saran dan pendapat fraksinya.
Ditengah penyampaian saran pendapat, Wakil Ketua DPRD mengambil palu dan langsung menutup sidang paripurna. Hal itulah yang menimbulkan terjadinya insiden kericuhan.
Beberapa anggota dewan juga turut melampiaskan emosi mereka kepada Wakil Ketua DPRD, lantaran dinilai tidak fair dalam merespons aspirasi yang disampaikan anggota dewan lainnya.
Beberapa anggota dewan melerai agar tidak sampai berlarut. Kericuhan itu tidak berlangsung lama dapat diselesaikan secara baik.
Diketahui Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Maluku Tengah Tahun 2020 diterima oleh tujuh dari delapan fraksi DPRD Maluku Tengah, meski dengan sejumlah catatan.
Fraksi yang menerima LPJ yaitu Fraksi Nasdem, Gerindra, Demokrat, PDIP, Fraksi Gabungan (PAN,PKS,PPP) dan Fraksi PKB.
Fraksi (Golkar-PSI) menolak menerima LPJ APBD 2020 karena dinilai Pemkab Maluku Tengah, tidak transparan dalam mengelola anggaran COVID-19 maupun sejumlah proyek pembangunan di daerah itu.DMS
