Berita Nasional, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki tingkat inflasi tinggi untuk melakukan terobosan kreatif, selain menerapkan sembilan langkah pengendalian inflasi.
“Banyak terobosan kreatif, tinggal mau bekerja atau tidak. Di daerah-daerah yang inflasinya tinggi, saya sudah turun ke hampir mungkin 8 provinsi untuk kumpul dengan semua kepala daerah, gubernur, bupati,” ujar Tito.
Mendagri Tito mencontohkan terobosan kreatif yang dapat dilakukan oleh Pemda adalah dengan melakukan gerakan urban farming, sedangkan sembilan langkah pengendalian inflasi antara lain dengan mengadakan rapat tim pengendali inflasi daerah, operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial, subsidi transportasi, dan menjalin kerja sama antardaerah.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/3/2023).
Tito menegaskan, berbagai terobosan sangat diperlukan, terlebih saat ini terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas akibat tingginya permintaan barang/jasa di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu diwaspadai antara lain beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih.
Untuk mengatasi hal tersebut, Tito terus mendorong Pemda dan masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.
“Bahkan di kota-kota, bisa dilakukan gerakan menanam cabai. Saya tahu beberapa kota sudah menerapkan urban farming, perkebunan di perkotaan, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, gang-gang, membuat polibag untuk produksi tanaman cabai,” lanjutnya.
Selain itu, Tito juga meminta para kepala daerah untuk rajin mengecek ketersediaan komoditas di daerahnya masing-masing sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan. Kemudian, ia meminta agar data hasil pantauan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat.
Tito berharap, data dan angka yang dilaporkan akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga pemerintah dapat menyiapkan intervensi kebijakan yang lebih tepat.
“Kepala daerah tolong dicek, bupati tolong dicek, apakah angka itu benar? Jangan sampai angka di pusat seperti itu. Padahal ada hujan dan lain-lain, panennya gagal, berkurang sehingga akhirnya asumsi pemerintah pusat menjadi tidak tepat. Jangan sampai angkanya meleset,” katanya. DMS
