Berita Ambon – Penjabat Walikota Ambon Dominggus Kaya, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyelesaikan temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Penegasan ini disampaikan Pj Walikota Dominggus Kaya, pada apel pagi di Balaikota, Senin (29/).
Pasalnya, ada 145 rekomendasi LHP BPK di lingkup OPD Pemkot Ambon yang belum diselesaikan sejak 2006 hingga 2018.
Dari 145 rekomendasi LHP tersebut, 100 rekomendasi secara adminsitratif sudah ditandatangani Pj Walikota Dominggus Kaya, sedangkan 45 lainya harus segera diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan.
Ditegaskan, temuan ini harus menjadi atensi oleh Pemkot Ambon melalui Inspektorat sehingga dirinya berharap 45 rekomendasi tersebut segera diselesaikan sesuai regulasi.
Diapun meminta tim monitoring dan percepatan penyelesaian segera menindaklanjuti (LHP) BPK dengan memanggil pihak OPD agar segera dilakukan percepatan.
Selain penyelesaian rekomendasi LHP BPK, Pj Walikota Dominggus Kaya juga mengingatkan pimpinan OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara untuk segera menyiapkan seluruh laporan pertanggung Jawaban (LPJ) semester I dengan baik.
Menidaklanjuti insrtruksi Pj Walikota, Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmase meminta pimpinan OPD hingga Kepala Pemerintah Negeri dan Lurah di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dapat melaksanakan sesuai ketentuan.
Pasalnya, saat ini pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 sudah memasuki semester kedua, sehingga dia meminta jika masih ada dokumen yang kurang segera dilengkapi agar semua penyelenggaraan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Disebutkan keterlambatan pelaporan semesteran berdampak padapencairan DAU bahkan lebih dari itu bisa terjadi pemotongan.
Dia menambahkan, tiga tahun berturut-turut Kota Ambon dinyatakan disclaimer oleh BPK sehingga perbaikan pengelolaan keuangan menjadi perhatian penting.
Olehnya itu dengan sistim pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah sudah sudah baik, seluruh OPD termasuk KPN dan Lurah hendaknya lebih meningkatkan sehingga pelaporan bisa diselesaikan tepat waktu.DMS
