Pj Wali Kota Ingatkan OPD Selesaikan Anggaran 2024 dan Ranperda Anggaran 2025

Ambon, Maluku (DMS) – Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya, mengingatkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya untuk menuntaskan tugas penyelesaian Anggaran Tahun 2024 dengan baik.

Selain itu, ia juga meminta agar OPD terkait segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas bersama DPRD Kota Ambon.

Hal ini disampaikan Pj Wali Kota saat memimpin apel bersama jajaran Pemerintah Kota Ambon yang digelar di Pattimura Park pada Senin (25/11).

Disebutkan menghadapi Tahun Anggaran 2025, Pemkot akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang dinilai kurang tepat. Langkah ini dilakukan untuk menghindari hutang atau pembiayaan yang tidak dapat terpenuhi.

Ia berharap rancangan anggaran tahun 2025 benar-benar mampu memenuhi target pembiayaan sehingga keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah dapat tercapai dengan baik. Ia juga meminta adanya penyesuaian dan rasionalisasi guna mengatasi persoalan tersebut.

Terkait Pilkada, Dominggus Kaya mengingatkan seluruh ASN Pemkot Ambon untuk menjaga netralitas, terutama menjelang hari pemungutan suara pada 27 November.

Kepada ASN, tetaplah menjadi teladan dan turut memantau serta mengawasi seluruh proses menuju hari pemungutan suara.

Ditegaskan netralitas ASN adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan serius, karena pelanggaran netralitas ASN akan berdampak pada sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Selain soal netralitas, ASN juga diingatkan untuk meningkatkan kewajiban agar mengedukasi masyarakat sehingga bisa hadir saat hari H pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya.

ASN juga diminta bisa menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung.

Selain itu, ia juga meminta dukungan dari pimpinan kecamatan hingga kepala desa dan lurah di Kota Ambon untuk menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpajang.

Kepada masyarakat, Kaya mengajak untuk berpartisipasi aktif dengan hadir di TPS pada hari pemungutan suara guna memilih pemimpin daerah, baik gubernur maupun wali kota.DMS