Jakarta (DMS) – Solidaritas antardaerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera terus menguat. Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat tercatat menghibahkan total Rp287 miliar untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Aceh.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyebut dana tersebut disalurkan melalui mekanisme hibah antardaerah yang bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD).
Berdasarkan keterangan Satgas PRR, Kamis, sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat ikut memberikan hibah guna mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh. Dukungan tersebut melengkapi kontribusi sebelumnya dari delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara yang telah lebih dahulu menyalurkan bantuan serupa.
Dari Sumatera Barat, total hibah yang terkumpul mencapai Rp27 miliar, dengan rincian kontribusi antara lain:
- Kota Padang: Rp5 miliar
- Kota Payakumbuh: Rp3 miliar
- Kota Padang Panjang: Rp3 miliar
- Sejumlah kabupaten/kota lainnya: Rp1 miliar hingga Rp2 miliar
Sementara itu, hibah antardaerah dari pemerintah daerah di Sumatera Utara sebelumnya telah mencapai Rp260 miliar.
Dengan tambahan dukungan dari Sumatera Barat, total bantuan yang dihimpun dari kedua provinsi tersebut kini menjadi Rp287 miliar, dan akan disalurkan langsung kepada daerah-daerah di Aceh yang masih mengalami dampak berat akibat bencana hidrometeorologi.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan skema hibah antardaerah merupakan bentuk nyata gotong royong nasional dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak.
“Kami hanya menghubungkan hibah antardaerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan,” ujar Tito dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.
Ia mengungkapkan, pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan sekaligus mengembalikan TKD senilai Rp10,6 triliun guna mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito, skema tersebut memberi ruang fiskal bagi daerah yang dampak bencananya relatif lebih ringan untuk membantu wilayah lain yang membutuhkan pemulihan lebih besar.
Ia menambahkan, sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan serius dalam proses pemulihan, termasuk ancaman bencana susulan seperti banjir dan tanah longsor.
“Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana,” katanya.
Satgas PRR memastikan seluruh proses penyaluran hibah akan terus dikawal secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan, guna menjamin akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran.
Melalui kolaborasi lintas daerah ini, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak di Aceh dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
