Jakarta (DMS) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) dipangkas dari lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 250 perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu, Prabowo menegaskan pemerintah tengah menjalankan program penataan dan pembersihan BUMN secara menyeluruh. Ia meminta proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar reformasi pengelolaan perusahaan negara berjalan lebih optimal.
“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, dari sekitar 1.000 BUMN yang ada saat ini, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga tersisa sekitar 250 perusahaan yang dinilai memiliki kinerja dan prospek yang lebih baik.
Prabowo menyebut langkah konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban organisasi yang selama ini dinilai terlalu besar. Dalam kesempatan itu, ia juga menanyakan langsung kepada Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengenai target jumlah perusahaan negara yang akan dipertahankan.
“Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” ujar Prabowo.
Ia menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional dan birokrasi, mulai dari jajaran direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan efisiensi, terutama apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu menghasilkan keuntungan.
Prabowo menyoroti besarnya beban yang harus ditanggung negara untuk membiayai struktur organisasi di ratusan perusahaan yang dinilai kurang produktif.
“750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya.
Karena itu, Presiden meminta proses penataan BUMN dapat dipercepat sehingga dalam dua tahun ke depan perusahaan-perusahaan negara mampu beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan kalangan akademisi agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi nasional.
Menurutnya, gagasan tersebut merupakan usulan yang baik dan layak dipertimbangkan. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus didukung oleh kondisi keuangan perusahaan yang sehat dan mampu menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
“Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” ujar Prabowo.
DMS/AC
