Jakarta (DMS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil anggota DPR RI, Satori, sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Selain Satori, KPK juga memeriksa seorang kepala desa dari Kabupaten Cirebon.
“Hari ini, Selasa (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dana CSR di Bank Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurut Tessa, pemeriksaan terhadap Satori berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun, ia belum merinci materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik.
Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK terkait dugaan korupsi dana CSR BI:
Satori, Anggota DPR RI
Rusmini, Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah Satori di Cirebon sebagai bagian dari penyelidikan kasus ini. Penggeledahan tersebut dilakukan bersamaan dengan penggeledahan di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Beberapa waktu lalu, selain penggeledahan di BI dan OJK, kami juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat lain, salah satunya di Cirebon, yakni di kediaman saudara S,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (22/1).
Asep belum mengungkap detail waktu penggeledahan, namun ia menyebut bahwa sejumlah barang bukti telah diamankan.
“Saat ini, hasil penggeledahan berupa dokumen dan barang lainnya sedang diteliti oleh tim penyidik,” tambahnya.
Selain itu, KPK juga menggeledah kantor Bank Indonesia pada Senin (16/12/2024) malam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, menyatakan bahwa penyidik menyita berbagai dokumen dan barang elektronik yang berkaitan dengan kasus ini.
“Kami menemukan beberapa dokumen dan alat bukti elektronik. Dokumen yang diamankan berkaitan dengan besaran dana CSR, penerima manfaat, dan informasi lainnya yang sedang kami dalami,” kata Rudi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).DMS/DC
