Elpaputih, Maluku Tengah (DMS) – Pembangunan sekolah bernilai miliaran rupiah di Maluku Tengah menuai sorotan tajam! Komisi IV DPRD Maluku Tengah menemukan sederet proyek bangunan sekolah yang dianggap tak layak bahkan terkesan asal jadi saat melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Teluk Elpaputih dan Kecamatan TNS.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, bersama para anggota komisi turun langsung ke lapangan. Mereka dibuat geleng-geleng kepala melihat kondisi fisik bangunan sekolah yang baru dibangun maupun direhabilitasi ternyata tidak sesuai dengan anggaran.
“Kami temukan ada sekolah yang pengerjaannya sangat jauh dari standar. Padahal anggaran yang digunakan ini miliaran rupiah dari Dana DAK 2024. Kami akan panggil Kepala Dinas Pendidikan, PPK, dan kontraktor pelaksana untuk dimintai pertanggungjawaban,” tegas Musriadin di sela kunjungan, Kamis,07/08/25.
Menurutnya, dana besar seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menghasilkan bangunan yang justru membahayakan siswa.
Beberapa contoh temuan DPRD antara lain SD Negeri 75 Maluku Tengah, di mana rumah guru tidak selesai dibangun, ruang laboratorium dan perpustakaan tanpa lantai keramik. Pada SD Negeri 323 Teluk Elpaputih, bangunan tidak memiliki plafon, instalasi listrik amburadul, lantai tanpa keramik, bahkan atap seng yang dipasang diduga tidak sesuai standar.
“Kalau hujan, siswa bisa saja kehujanan di dalam kelas. Ini sangat memprihatinkan. Masa depan anak-anak kita jangan dikorbankan hanya karena kelalaian atau keserakahan,” tambah Musriadin.
Kondisi serupa juga ditemukan di SD Kristen Negeri Tananahu dan SD Kristen Rumday TNS, di mana pengerjaan fisik dinilai tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Dari temuan tersebut, Komisi IV DPRD Maluku Tengah berkomitmen meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan maupun renovasi gedung sekolah.
“Ini bukan hanya soal administrasi proyek, tapi soal masa depan pendidikan di Maluku Tengah. Kalau hal seperti ini dibiarkan, generasi kita yang akan menanggung akibatnya,” ujar Musriadin dengan nada geram.
Sebelumnya, tim DMS Media Group juga melaporkan temuan serupa di beberapa sekolah, di mana pembangunan tidak sesuai peruntukan, termasuk renovasi yang asal-asalan. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan anggaran fantastis—mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah—namun hasilnya jauh dari harapan.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut serius dari DPRD, agar proyek pembangunan sekolah di Maluku Tengah tidak lagi menjadi ajang bagi kontraktor nakal mencari untung cepat, sementara kualitas pendidikan dibiarkan terpuruk.DMS