Berita Ambon – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Ambon Launching Aplikasi Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan alat Kontrasepsi jangka panjang (Alkanjang) serta menandatangani MoU dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Ambon agar dapat membantu pelayanan alat kontrasepsi bagi warga kota Ambon.
Langkah ini dilakukan DPPKB dalam upaya untuk menjalankan UU Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, untuk menjadi keluarga berkualitas dan perkembangan penduduk yang seimbang, Demikian dikatakan Penjabat Walikota Ambon saat memberikan sambutan dalam kegiatan yang berlangsung di kantor negeri Batu Merah, Kamis 01/12/2022.
Pertumbuhan yang seimbang itu, lanjut Wattimena, berfokus pada enam poin, yakni mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka kualitas dan struktur penduduk, menyelenggarakan program KB dan kesehatan reproduksi secara komprensif, menyelenggarakan pembangunan keluarga yang rolistik sehingga dapat melakukan penurunan stunting.
Selain itu juga membangun kemitraan dengan jejaring kerja, memperkuat inovasi teknologi informasi dan komunikasi serta membangun kelembagaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pernikahan dan menghindari perceraian, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Wattimena juga mengharapakan dalam hal ini peran MUI serta umat sangat penting, karena akan membantu pelaksanaan pelayanan alat kontrasepsi untuk masyarakat yang bermukim di wilayah kota Ambon.
Sementara itu Juliana Patty, Kepala DPPKB kota Ambon saat memberikan sambutan menjelaskan, melihat perkembangan penduduk saat ini dimana jumlah penduduk semakin meningkat dan cendrung meningkat dan apabila tidak dikendalikan dengan baik maka akan terjadi lonjakan.
Kerja sama informasi serta kaloborasi antar stakeholder termasuk di dalamnya MUI kota Ambon, kementerian agama, klasis GPM pulau Ambon dan OPD pemerintah kota Ambon yang selama ini mempunyai peranan yang luar biasa dalam melakukan adfokasi, edukasi kepada umat dan masyarakat.
Strategi alat kontrasepsi jangka panjang yang dilakukan DPPKB dan stakeholder kota ini, ungkap Patty merupakan satu inovasi serta memberikan solusi dan peran dalam mengendalikan penduduk tumbuh seimbang.
DPPKB sebagai motor penggerak alat kontasepsi jangka panjang dalam menjalankan mandat UU Nomor 52 tahun 2009, untuk itu kalaborasi antar stakeholder melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat penting dalam menciptakan norma keluarga kecil dan sejahtera.DMS
