Masohi, Maluku Tengah (DMS) – Dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek pembangunan dan renovasi sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Maluku Tengah kembali mencuat ke permukaan. Fakta di lapangan menunjukkan, sebagian besar proyek sekolah yang dibiayai dengan ratusan juta hingga miliaran rupiah dari pemerintah itu tidak selesai dikerjakan sesuai kontrak.
Ketua KNPI Maluku Tengah, La Hamidun, dengan tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja para kontraktor yang dianggap hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan mutu serta tanggung jawab moral terhadap dunia pendidikan.
“Kami sangat kecewa. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jangan hanya karena mencari keuntungan pribadi, lalu mengorbankan kualitas pendidikan. Ini kejahatan moral dan tidak bisa dibiarkan,” tegas La Hamidun.
Dari hasil temuan di lapangan, ada sejumlah sekolah yang dibangun maupun direnovasi, tetapi tidak diselesaikan sesuai kesepakatan. Padahal anggarannya jelas dikucurkan ratusan juta rupiah. Hal ini jelas merugikan masyarakat dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan.
Beberapa sekolah yang menjadi sorotan antara lain, SDN 75, SDN 363, SD Kristen Tananahu, dan SD Kristen TNS. Sekolah-sekolah yang tersebar di Kecamatan Alpaputih dan Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) itu seharusnya menjadi contoh nyata keseriusan pemerintah meningkatkan sarana pendidikan. Namun kenyataannya, bangunan terlihat terbengkalai, dinding sekolah tidak diselesaikan, atap bocor, hingga sejumlah ruang kelas tidak dapat dipakai secara layak oleh para siswa.
Selaku Ketua KNPI Maluku Tengah, La Hamidun menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. “Kami mendesak aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, segera turun tangan mengusut kasus ini. Jika ada unsur pidana, maka harus ada yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain tidak selesai dikerjakan, ada dugaan kuat bahwa anggaran yang semestinya digunakan untuk penyelesaian proyek telah diselewengkan. Indikasi markup anggaran, pengurangan material, serta pengabaian kualitas pekerjaan sangat jelas terlihat di lapangan.
Akibat mangkraknya proyek ini, banyak siswa harus belajar dalam kondisi yang tidak layak. Beberapa ruangan kelas terpaksa digunakan meskipun bangunannya setengah jadi. Bahkan ada sekolah yang masih menggunakan gedung lama yang nyaris roboh karena bangunan baru tidak bisa ditempati.
Orang tua siswa di wilayah Alpaputih dan TNS pun menyampaikan keluhan serupa. “Anak-anak kami jadi korban. Pemerintah harus turun tangan serius, jangan biarkan sekolah terbengkalai seperti ini,” ungkap seorang wali murid di Kecamatan TNS.
Ketua KNPI Maluku Tengah juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam setiap proyek pembangunan. Ia meminta pemerintah daerah lebih ketat melakukan pengawasan, sekaligus membuka akses laporan penggunaan anggaran agar masyarakat bisa ikut memantau.
“Kalau semua transparan, maka rakyat juga bisa mengawasi. Jangan ada lagi proyek yang hanya jadi ajang bancakan uang rakyat,” pungkas La Hamidun.DMS
