Namlea, Pulau Buru (DMS) – DPRD Kabupaten Buru menyesalkan lambatnya penanganan permasalahan terhentinya layanan internet dalam beberapa pekan terakhir ini di Kabupaten Buru oleh pihak PT Telkom.
Anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rum Soplestuny, melontarkan kritik keras terhadap PT Telkom Indonesia terkait gangguan jaringan internet di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Ia menuding, hilangnya jaringan disebabkan adanya “konspirasi oligarki” yang dimainkan oleh pihak Telkom.
“Masyarakat sudah berhari-hari tanpa internet. Jangan sampai ada permainan oligarki yang merugikan rakyat. Kalau Telkom tidak mampu, lebih baik pimpinan mereka di pusat maupun daerah segera dicopot,” tegas Soplestuny dalam rapat bersama DPRD, Senin (8/9).
Menurut Soplestuny, gangguan tersebut telah merugikan masyarakat secara luas. Kondisi ini bahkan memaksa warga beralih menggunakan layanan internet Starlink sebagai alternatif.
Ia mendesak DPRD segera mengeluarkan rekomendasi pencopotan pimpinan Telkom maupun Telkomsel, baik di pusat maupun daerah, karena pelayanan publik yang dinilai tidak kunjung membaik.
Sementara itu, Perwakilan Telkom Maluku, Ajid Lukman, menyampaikan bahwa jaringan internet akan kembali normal dalam waktu dekat.
“Gangguan terjadi pada kabel optik bawah laut di kedalaman 800 meter. Hingga kini penyebab pastinya belum dapat dipastikan. Namun kapal laut untuk perbaikan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) sudah disiapkan dan segera menuju Maluku,” jelas Ajid.
Telkom memastikan jaringan Telkomsel akan kembali normal pada awal Oktober 2025 mendatang.
Namun sebagian besar anggota DPRD yang hadir menilai alasan Telkom soal gangguan kabel bawah laut tidak menyelesaikan permasalahan. Mereka menilai akibat terhentinya layanan Telkomsel, berbagai kegiatan masyarakat terganggu, mulai dari urusan pemerintahan, pendidikan, hingga perdagangan.
“Jangan sampai masyarakat terus jadi korban. Kalau Telkom tidak serius, kita dorong pemerintah daerah membuka ruang bagi provider lain seperti Indosat dan XL untuk masuk ke Buru,” ujar salah satu anggota DPRD.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah segera membuka peluang bagi provider lain agar bisa beroperasi di Kabupaten Buru.DMS